Dua Perusahaan Milik Benny Tjokrosaputro Digeledah

    Kautsar Widya Prabowo - 14 Februari 2020 17:26 WIB
    Dua Perusahaan Milik Benny Tjokrosaputro Digeledah
    Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
    Jakarta: Kejaksaan terus menyelidiki kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menyeret Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro (BT). Dua kantor milik Benny digeledah. 

    "PT Rimo Internasional Tbk dan PT Armadian," kata Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah, di Gedung Bundar, Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Februari 2020. 

    Febrie menuturkan penggeledahan dilakukan Rabu, 12 Februari 2020. Namun, dia tak menjelaskan detail perihal penggeledahan itu. 

    Benny memiliki 500 perusahaan. Namun, belum diketahui perusahaan-perusahaan yang terkait kasus Jiwasraya. 

    "Ada berapa yang transaksi (perusahaan) itu yang nanti kita ukur, seberapa (perusahaan) terkait tindak pidana (Jiwasraya)," tutur dia. 

    Dua Perusahaan Milik Benny Tjokrosaputro Digeledah
    Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro. Foto: Medcom.id/Arif 

    Kejagung menetapkan enam tersangka terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Mereka yakni Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat; dan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim.
     
    Selanjutnya, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo; dan Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartoni Tirto. Teranyar, Benny dan Heru ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang.
     
    Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
     
    Serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id