LPSK Imbau Korban Terorisme Masa Lalu Ajukan Perlindungan

    Antara - 25 Agustus 2020 21:49 WIB
    LPSK Imbau Korban Terorisme Masa Lalu Ajukan Perlindungan
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengimbau korban terorisme masa lalu mengajukan permohonan perlindungan. Dengan begitu, mereka bisa memperoleh hak yang telah Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU.

    Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menjelaskan hal ini perlu dilakukan korban terorisme sebelum UU Nomor 5 Tahun 2018 lahir. Pasal 43L Ayat (4) aturan itu menyebutkan korban terorisme diberi waktu mengajukan permohonan perlindungan paling lama 3 tahun sejak UU berlaku, 21 Juni 2018.

    Batas akhir pengajuan permohonan terjadi pada 21 Juni 2021. Berdasarkan penelusuran LPSK, jumlah korban terorisme masa lalu sejak 2002 hingga Juni 2018 yang mengalami luka dan meninggal dunia mencapai 1.355 orang. Namun, korban terorisme masa lalu yang masuk ke LPSK baru 399 orang.

    "Artinya, masih banyak korban yang belum mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Kami membuka ruang itu kepada semua korban untuk mengajukan permohonan kepada LPSK," ujar Edwin dalam diskusi virtual, Selasa, 25 Agustus 2020.

    Menurut dia, korban terorisme yang ingin mengajukan permohonan bisa langsung datang ke LPSK. Mereka perlu melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk surat keterangan sebagai korban yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

    "Syarat itu diatur di UU Nomor 5 Tahun 2018. LPSK akan memeriksa kelengkapan administrasi apabila ada yang kurang lengkap nanti LPSK akan menghubungi pemohon," kata Edwin.

    Sementara itu, ada beberapa hak yang akan diterima korban terorisme masa lalu. Hal ini meliputi perlindungan fisik, perlindungan atau bantuan hukum, bantuan biaya hidup, rehabilitasi medis, psikologis dan psikososial, pemenuhan hak prosedural, dan fasilitasi permohonan kompensasi.

    Baca: Ragam Ancaman terhadap Pelapor Kasus Korupsi

    Edwin juga menyampaikan pada 28 Juli 2020 LPSK telah membentuk tim kerja percepatan penanganan korban tindak pidana terorisme masa lalu. Tim tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua LPSK RI Nomor: Kep 450/1/LPSK/07/2020.

    Tim ditugaskan menangani korban terorisme masa lalu dengan cepat, tepat, efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, tim yang dikomandoi Wakil Ketua LPSK Susilaningtias bertugas menginventarisasi, sinkronisasi, dan memperbarui data korban terorisme masa lalu.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id