Ganti Rugi Tak Mengubah Status Hukum Tersangka Jiwasraya

    Cindy - 04 Februari 2020 16:05 WIB
    Ganti Rugi Tak Mengubah Status Hukum Tersangka Jiwasraya
    Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani.
    Jakarta: Kejaksaan Agung memastikan ganti rugi tidak akan mengubah status hukum para tersangka kasus dugaan korupsi di Jiwasraya. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

    "Dalam Pasal 4 disebutkan tidak menghilangkan pidananya," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah di kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 4 Februari 2020. 

    Febrie menyebut hingga saat ini belum ada itikad baik para tersangka untuk mengembalikan kerugian negara dalam kasus itu.

    "Jangan berandai-andai. Tidak ada tanda-tanda mereka berniat baik dan seterusnya," kata Febrie.

    Ganti Rugi Tak Mengubah Status Hukum Tersangka Jiwasraya
    Logo Kejaksaan Agung. Foto: MI/Pius Erlangga

    Menurut dia, pernyataan kuasa hukum tersangka soal pengembalian ganti rugi dilontarkan tanpa pertimbangan dan pengetahuan. Pihaknya tak ambil pusing mengenai hal itu.

    Febrie menyebut Kejaksaan masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait jumlah kerugian negara. Laporan itu diperkirakan rampung akhir bulan ini. 

    Febrie mengatakan tim penelusuran aset masih mencari dan memetakan aset para tersangka demi mengganti kerugian negara. Jumlah aset yang disita juga belum rampung. 

    "Kalau real kerugian negara belum bisa dipastikan. Sementara ini konsentrasi bagaimana mengejar aset-aset dan memastikan aset tanah," tutupnya. 

    Kejagung menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya. Mereka yakni mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan.

    Kemudian, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, dan Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro.

    Kelima tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id