Sidang Perdana Korupsi Kondensat BP Migas Ditunda

    Fachri Audhia Hafiez - 10 Februari 2020 17:51 WIB
    Sidang Perdana Korupsi Kondensat BP Migas Ditunda
    Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal
    Jakarta: Sidang perdana perkara dugaan korupsi penjualan kondensat PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) ditunda. Sidang ditunda karena pihak terdakwa tidak didampingi penasihat hukum.

    Sidang kali ini beragendakan pembacaan dakwaan terhadap dua terdakwa yakni mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran, Djoko Harsono. Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sekitar Rp36 triliun.

    "Kami harap saat persidangan berikutnya penasehat hukum sudah benar-benar ada supaya kita bisa jalan (persidangan)," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 10 Februari 2020.

    Majelis mengagendakan perkara nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst itu pada Senin, 17 Februari 2020. Hakim Rosmina meminta para terdakwa segera menyiapkan penasIhat hukum agar persidangan berjalan sesuai jadwal.

    "Nanti bapak rugi sendiri. Kalau terlalu lama bapak juga tidak punya cukup waktu untuk membahas ini," ucap Hakim Rosmina.

    Sidang Perdana Korupsi Kondensat BP Migas Ditunda
    Kepala Badan Pengelolaan Hulu Migas, Raden Priyono (kiri). Foto: Antara

    Kasus ini telah bergulir sejak 2015. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara mencapai USD2,7 miliar atau setara Rp36 triliun dari kasus tersebut. 

    Kasus ini bermula karena adanya penyalahgunaan kontrak. Perkara bermula pada Oktober 2008, saat penunjukan langsung Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap PT TPPI terkait penjualan kondensat periode 2009-2010. Perjanjian kontrak kerja sama dilakukan pada Maret 2009.

    Penunjukan langsung itu menyalahi Peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara.

    Sidang secara in absentia dilakukan untuk tersangka mantan Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wendratmo yang juga terjerat dalam kasus ini. Namun Honggo masih buron.

    Ketiga tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id