KPK Disarankan Ajukan Kasasi Atas Putusan Bebas Syafruddin Arsyad

    Siti Yona Hukmana - 26 September 2020 15:12 WIB
    KPK Disarankan Ajukan Kasasi Atas Putusan Bebas Syafruddin Arsyad
    Ahli hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Budi Prastowo, dalam diskusi daring, Sabtu, 26 September 2020.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan mengajukan upaya hukum luar biasa setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan lepas terhadap Syafruddin Arsyah Temenggung (SAT). Upaya kasasi demi kepentingan hukum itu diatur dalam Pasal 259 sampai dengan Pasal 261 KUHAP. Namun, upaya hukum ini tidak akan bisa menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Syafruddin

    "Untuk memperbaiki putusan yang tidak tepat, maka penuntut umum KPK kami sarankan untuk mengajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum melalui Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin)," kata ahli hukum pidana dari Universitas Parahyangan Budi Prastowo dalam diskusi daring, Sabtu, 26 September 2020.

    Budi mengatakan upaya hukum itu untuk mengoreksi putusan kasasi terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) tersebut. Menurut Budi, pengoreksian putusan lepas terhadap Syafruddin penting agar tidak dirujuk oleh hakim-hakim lainnya dalam mengadili perkara yang sama.

    Budi juga menyarankan MA melakukan terobosan di bidang hukum acara pidana. Menurut dia, penemuan hukum baru di bidang hukum acara pidana sudah sering dilakukan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

    "Kemudian untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut dapat ditempuh prosedur gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Tipikor," papar Budi.

    Baca: KPK Kaji Penolakan PK Perkara Syafruddin Arsyad

    Syafruddin terlepas dari vonis penjara dalam perkara dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Majelis hakim MA menyatakan Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum, tetapi perbuatan itu dipandang bukan suatu tindak pidana.

    Dalam amar putusannya, majelis hakim agung MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dia sedianya divonis dengan 15 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan.

    "Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 29/PID.SUS.TPK-2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019 yang mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id