comscore

Moeldoko Pastikan Pengusutan Pelanggaran HAM Masa Lalu Jadi Prioritas

Kautsar Widya Prabowo - 18 Mei 2022 15:16 WIB
Moeldoko Pastikan Pengusutan Pelanggaran HAM Masa Lalu Jadi Prioritas
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Foto: Medcom.id
Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pemerintah memprioritaskan keadilan bagi pelanggaran HAM di masa lalu. Dia menemui perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu, 18 Mei 2022.

"Kasus Trisakti 1998 masuk kategori pelanggaran HAM berat masa lalu, yang idealnya diselesaikan melalui mekanisme nonyudisial," ujar Moeldoko dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 Mei 2022.
Ia menegaskan pemerintah mengupayakan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat, baik secara yudisial maupun nonyudisial. Penyelesaian secara yudisial akan digunakan untuk kasus dugaan pelanggaran HAM berat baru. Sedangkan dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum November 2000 diusut melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Baca: Perjuangan Perempuan Pembela HAM Perlu Dukungan Seluruh Pihak

Mantan panglima TNI itu menjelaskan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memungkinkan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pengadilan. Namun, harus menunggu putusan politik DPR.

"DPR yang bisa menentukan apakah sebuah UU bisa diterapkan secara retroaktif, atau diberlakukan secara surut. Jadi pemerintah menunggu sikap politik DPR," jelas dia.

Moedoko juga menyatakan meskipun pengadilan belum bisa digelar, pemerintah tetap mengupayakan para korban mendapatkan bantuan dan pemulihan dari negara. Contohnya, pada 12 Mei lalu, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan bantuan perumahan kepada empat keluarga korban Trisakti.

"Ini bentuk kepedulian dan kehadiran negara di hadapan korban," ungkap dia.

Sementara itu, Presiden BEM Universitas Trisakti Fauzan Raisal Misri menguraikan beberapa isu terkait persoalan HAM yang belum tuntas. Seperti keberlanjutan kesejahteraan keluarga korban, gelar pahlawan untuk pejuang reformasi, dan pengadilan untuk pelaku pelanggar HAM pada 1998.

"Sebelumnya kami sampaikan terima kasih, setelah 24 tahun pemerintah akhirnya berikan bantuan pada keluarga korban beberapa waktu lalu. Tapi bagaimana dengan keberlanjutannya," ungkap Fauzan.

"Kami juga pertanyakan soal progres pengadilan untuk pelaku pelanggar HAM," sambung dia.

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id