comscore

Azis Syamsuddin Bantah Terima Duit Pengurusan DAK Lampung Tengah

Candra Yuri Nuralam - 03 Januari 2022 18:42 WIB
Azis Syamsuddin Bantah Terima Duit Pengurusan DAK Lampung Tengah
Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (batik merah di depan). Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Jakarta: Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin membantah menerima uang suap terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah. Politikus Partai Golkar itu juga menegaskan pihak swasta, Edy Sujarwo, bukan perpanjangan tangannya untuk menerima uang suap terkait DAK.

"Saya tidak pernah menerima dan tidak pernah dikonsultasikan kepada saya," kata Azis dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin, 3 Januari 2022.
Azis juga membantah politikus Partai Golkar Aliza Gunado sebagai kaki tangannya. Dia mengeklaim tidak pernah memerintahkan Aliza dan Jarwo untuk merevisi proposal DAK Lampung Tengah.

Sebagai eks ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, dia menegaskan uang pelicin dalam pengurusan DAK amat diharamkan. Anggota Banggar juga tidak bisa mengatur besaran DAK yang diminta daerah.

Baca: KPK Hadirkan 4 Saksi Bongkar Dugaan Suap Azis Syamsuddin

"Saya tahu, yakin, dan tahu persis berdasarkan mekanisme tata tertib dewan, UU (Undang-Undang) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Posisi DPR itu sebagai pimpinan Badan Anggaran tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan besarannya," ujar Azis.

Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin didakwa menyuap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp3,09 miliar dan USD36 ribu. Azis memberikan uang agar Robin membantu pengurusan perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dana alokasi khusus Lampung Tengah tahun anggaran 2017.

Pada dakwaan pertama, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pada dakwaan kedua, Azis disangkakan melanggar Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(OGI)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id