Bukti Baru Kasus Munir Hingga Progres RUU Perlindungan Data Pribadi

Jakarta: Sejumlah artikel menjadi yang terpopuler di Kanal Nasional Medcom.id sepanjang Jumat, 10 Desember 2021. Isu yang banyak dicari pembaca seputar kasus kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib hingga progres RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Berikut tiga berita terpopuler di Kanal Nasional Medcom.id:

1. Sambangi Kejagung, Istri Munir Bawa Bukti Baru

Istri aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Suciwati, menyambangi Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, pada Kamis, 9 Desember 2021. Suci membawa beberapa bukti baru terkait keterlibatan mantan pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto dan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwoprandjono alias Muchdi PR atas dugaan pembunuhan suaminya.
 
Beberapa berkas baru tersebut, antara lain putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 2012 soal pengangkatan Pollycarpus sebagai anggota BIN dan surat tugas Muchdi PR dari BIN.
 
"Itu sudah dijawab dan sudah ada putusan dari KIP (Komisi Informasi Pusat). Bahwa satu, memang menurut pengakuan dari BIN bahwa mereka tidak memiliki surat pengangkatan Pollycarpus. Kedua, mereka juga tidak pernah memberikan surat tugas kepada Muchdi PR," kata Suci saat ditemui di Kompleks Kejagung, Jakarta.

Baca: Pembunuhan Munir 7 September Jadi Hari Perlindungan Pembela HAM
Selengkapnya baca di sini

2. Bupati Nonaktif Bintan Segera Disidang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara penyidikan Bupati nonaktif Bintan Apri Sujadi. Apri terjerat kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di Kabupaten Bintan pada 2016-2018.
 
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan berkas penyidikan Apri telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU). Apri segera menjalani sidang terkait kasus rasuah yang menjeratnya.
 
"Persidangan diagendakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang," kata Ali melalui keterangan tertulis, Jumat, 10 Desember 2021.

Selengkapnya baca di sini

3. Jokowi Instruksikan RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Rampung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan perlindungan data pribadi mesti menjadi perhatian serius pemerintah dalam upaya perlindungan HAM. Presiden menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate segera menuntaskan RUU PDP yang hingga belum disahkan.
 
"Saya telah memerintahkan Menkominfo serta kementerian dan lembaga terkait untuk segera menuntaskan RUU Perlindungan Data Pribadi bersama DPR agar perlindungan hak asasi masyarakat dan kepastian berusaha di sektor digital dapat terjamin," ucap Presiden dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 10 Desember 2021.

Baca: RUU PDP Ditargetkan Disahkan dalam Waktu Dekat

Selengkapnya baca di sini

(AZF)