Pemerintah Perlu Bantuan Akademisi Agama Tangkal Radikalisme

Jakarta: Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Zulfan Lindan mengatakan pemerintah butuh masukkan akademisi agama buat menangkal radikalisme. Pemerintah tidak bisa cuma mengandalkan Kementerian Agama. 

"Karena pemikirannya demokratis, oleh karena itu libatkanlah akademisi agama," kata Zulfan dalam diskusi "Menguji Efektivitas Program Deradikalisasi" di Kedai Sirih Merah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 November 2019.
Zulfan mengatakan pemahaman agama mematok radikalisme, tidak bisa disamakan secara demokratis. Setiap agama mempunyai pemahaman yang berbeda.

Dia menyebut akademisi agama harusnya menjadi orang yang paling bisa menangkal radikalisme. "Kita setuju kan akademisi intelektual harus memberikan masukkan ke pemerintah bukan cuma saat acara keagamaan," ujar Zulfan.

Dia juga berharap kementerian terkait turut serta dalam memberantas radikalisme. Salah satunya dengan memberi pemahaman terkait bahaya dan larangan radikalisme dalam ruang lingkup pemerintah.

"Saya kira Kominfo kita akan lakukan pembinaan dengan ASN internal apa yang dimaksud dengan radikalisme," tutur Zulfan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan pihaknya bakal bekerja sama dengan Kementerian Agama menerjunkan 260 ribu penceramah. Para penceramah itu diminta terlibat menangkal radikalisme di Indonesia.

"Pak Menteri Agama mengatakan pada saat bertemu Wapres (Wakil Presiden Ma'ruf Amin), kita punya 260 ribu penceramah dan akan kita aktifkan itu," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Pusat, Kamis, 21 November 2019.

Sebanyak 260 ribu penceramah itu akan ditempatkan di wilayah prioritas. BNPT juga akan berkerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program itu.






(REN)