KPK Ultimatum Ketua Fraksi Golkar Melchias Mekeng

    Juven Martua Sitompul - 12 September 2019 08:56 WIB
    KPK Ultimatum Ketua Fraksi Golkar Melchias Mekeng
    Ketua Fraksi Golkar di DPR Melchias Marcus Mekeng. Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Ketua Fraksi Golkar DPR Melchias Markus Mekeng untuk bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Lembaga Antirasuah bakal melacak keberadaan Mekeng yang disebut tengah berada di luar negeri.

    “Ya, enggak apa-apa (meski di luar negeri). Akan kami cek dengan pihak Imigrasi,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 12 September 2019.

    Pada Senin, 11 September 2019, penyidik memanggil Mekeng sebagai saksi kasus dugaan suap terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian ESDM. Keterangan Mekeng untuk melengkapi berkas penyidikan pemilik PT BORN, Samin Tan.

    Namun, politikus Partai Golkar itu mangkir lantaran sedang berada di luar negeri. Padahal, KPK telah mencegah Mekeng sejak Selasa, 10 September 2019.

    Laode mengingatkan posisi Mekeng sebagai wakil rakyat. Mekeng seharusnya bisa memberikan contoh taat hukum kepada publik.

    “Kan beliau anggota DPR, jadi seharusnya beliau tahu,” kata Laode.

    Laode tak menjelaskan detail hal yang akan dikorek penyidik dari Mekeng. Yang jelas, Mekeng diduga mengetahui banyak ihwal suap kasus ini.

    “Penyidik KPK beranggapan bahwa yang bersangkutan mengetahui beberapa hal yang berhubungan kasus itu,” tegas dia.

    Kasus suap pengurusan terminasi ini merupakan pengembangan dari kasus suap PLTU Riau-1 yang menjerat beberapa pihak. Samin Tan diduga menyuap eks anggota DPR Eni Maulani Saragih agar membantu proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian ESDM. PT AKT telah diakuisisi PT BORN.

    Eni menyanggupi permintaan Samin Tan. Eni yang saat itu menjadi anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR menggunakan forum rapat dengar pendapat untuk memengaruhi pihak Kementerian ESDM.

    Dalam proses penyelesaian, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq, di Kabupaten Temanggung. Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan, dan tenaga ahli Eni Maulani Saragih.

    Pemberian pertama sebesar Rp4 miliar dilakukan pada 1 Juni 2018, dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar. Total suap yang diterima Eni dari Samin Tan sebanyak Rp5 miliar.

    Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id