Moral MA Terkikis Setelah Artidjo Pensiun

    M Sholahadhin Azhar - 05 Desember 2019 19:10 WIB
    Moral MA Terkikis Setelah Artidjo Pensiun
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Mahkamah Agung (MA) dianggap melembek dalam menangani kasus korupsi. Tren 'penyunatan' hukuman terdakwa kasus korupsi muncul setelah hakim agung Artidjo Alkostar pensiun, Mei 2019.

    "Sepertinya tidak ada lagi yang secara (punya) kekuatan moral menjaga dan menahan libido koruptif pada hakim-hakim di MA," kata pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, kepada Medcom.id, Kamis, 5 Desember 2019.

    Artidjo Alkostar dikenal sebagai hakim agung tak punya ampun untuk terdakwa kasus korupsi. Mantan anggota DPR Angelina Sondakh, contohnya, dihukum 12 tahun penjara dari 4,5 tahun dalam kasus korupsi Hambalang.

    Keberadaan Artidjo membuat 'pasien' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berpikir ulang bila ingin mengajukan kasasi atas vonis yang diterima. Namun, keangkeran MA di mata pesakitan kasus korupsi mulai memudar.

    Hakim MA justru terjerat masalah etik. Fickar mencontohkan kasus terdakwa dugaan korupsi penerbitan surat lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsyad Tumenggung yang dibebaskan MA setelah divonis 15 tahun penjara di tingkat banding. 

    Dalam prosesnya, hakim ad hoc MA Syamsul Rakan Chaniago rupanya bertemu kuasa hukum Syafruddin. Secara etik, hal itu tidak pantas dilakukan hakim. Fickar melihat Syamsul seharusnya dihukum pidana atas perbuatan itu. 

    Kasus lain yang menjadi sorotan adalah 'penyunatan' hukuman bagi terdakwa kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 Idrus Marham. Vonis politikus Partai Golkar itu dikurangi dari lima menjadi dua tahun penjara.

    "MA juga belakangan ini sudah beberapa kali memutus lepas terdakwa korupsi. Kemudian kemarin MA baru saja memutus lepas terdakwa Ferederick Siahaan dalam kasus Blok BMG (Basker, Manta & Gummy) PT Pertamina," kata Fickar.

    Fickar pun menuntut Komisi Yudisial (KY) tegas terhadap para hakim. Komisioner KY perlu menggali dugaan penyalahgunaan kekuasaan dari hakim agung. Hakim agung yang masa pensiunnya sudah dekat harus diberikan perhatian.

    "Karena komitmen terhadap pemberantasan korupsi sepertinya sudah menurun, meskipun fabrikasi korupsi terus terjadi di segala sektor. Tidak hanya di ekonomi, bahkan terjadi juga di lembaga yudikatif," kata Fickar.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id