Aliran Dana Korupsi Benih Lobster Bakal Ditelusuri Sampai ke Akar

    Candra Yuri Nuralam - 02 Desember 2020 09:58 WIB
    Aliran Dana Korupsi Benih Lobster Bakal Ditelusuri Sampai ke Akar
    Ilustrasi Gedung KPK/MI/Susanto.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus mendalami aliran dana dari kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster. Seluruh aliran dana akan ditelusuri sampai ke akar.

    "Terkait aliran dana KPK memastikan akan ditelusuri dan dikembangkan lebih lanjut dalam proses penyidikan dan pengumpulan bukti berdasarkan keterangan para saksi yang akan dipanggil KPK," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 3 Desember 2020.

    KPK tidak akan segan 'menggigit' siapa pun yang terlibat dalam pemufakatan jahat ini. Seluruh pihak yang diduga mengetahui perkara rasuah ini bakal dilibatkan dalam pengusutan.

    Baca: Kasus Benih Lobster, KPK Selisik Aliran Dana ke Ali Mochtar Ngabalin

    "Akan kami panggil sebagai saksi," ujar Ali.

    Perkara ini menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka sebagai penerima yakni Staf Khusus Menteri KP Safri, Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

    Satu tersangka sebagai pemberi yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan USD100ribu (Rp1,4 miliar, kurs Rp14.200) dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan untuk berbelanja dengan istri serta Andreau dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

    Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. 

    Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id