Kasus Benih Lobster, KPK Selisik Aliran Dana ke Ali Mochtar Ngabalin

    Fachri Audhia Hafiez - 01 Desember 2020 22:47 WIB
    Kasus Benih Lobster, KPK Selisik Aliran Dana ke Ali Mochtar Ngabalin
    Ali Mochtar Ngabalin. Foto: MI/Mohamad Irfan
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan adanya aliran dana ke Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, dalam kasus dugaan suap terkait ekspor benih lobster atau benur. Kasus tersebut menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo.

    "Misalnya nanti ada tracing aliran dana, ada porsi-porsi tertentu yang masuk dan itu boleh dikatakan rutin, ya kita (KPK) wajib pertanyakan. Tapi selama ini, kami sedang mengumpulkan bukti-bukti apakah ada ke situ atau tidak," ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 1 Desember 2020.

    Ngabalin sempat dikaitkan dalam kasus rasuah ini. Ngabalin merupakan pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dia juga sempat bersama rombongan KKP sebelum Edhy ditangkap KPK.

    Namun, KPK tak mau buru-buru menyimpulkan keterkaitan Ngabalin yang sempat satu pesawat dengan Edhy. Sebab, mungkin keberadaan Ngabalin memang dalam rangka pekerjaan.

    "Mungkin beliau (Ngabalin) juga di situ sebagai staf atau penasihat di situ, mau studi banding ke Amerika, ya mungkin ada kaitannya. Kaitannya dalam arti perkejaan untuk semacam studi banding," ujar Karyoto.

    Baca: KPK Endus Keterlibatan Pihak Lain di Kasus Edhy Prabowo

    Edhy ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya dalam kasus dugaan suap terkait ekspor benur. Enam orang yang diduga sebagai penerima suap, yakni Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri (SAF), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Andreau Pribadi Misanta (APM), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), istri Staf Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), pihak swasta Amiril Mukminin (AM), serta Edhy.

    Satu tersangka sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito (SJT). Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan USD100 ribu (Rp1,4 miliar, kurs Rp14.200) dalam korupsi tersebut. Sebagian uang untuk berbelanja dengan istri serta Andreau dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

    Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab, ekspor benur hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.

    Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id