PTUN Bisa Penjarakan Kembali Nazaruddin

    Candra Yuri Nuralam - 24 Juni 2020 07:46 WIB
    PTUN Bisa Penjarakan Kembali Nazaruddin
    Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar. Foto: MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, bisa dipenjarakan kembali jika ada kesalahpahaman dalam penetapan status justice collaborator antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ditjen Pemasyarakatan (PAS). Namun, KPK harus mengajukan gugatan atas kebebasan Nazaruddin ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

    "Karena surat keputusan pembebasan itu adalah keputusan tata usaha negara yang menjadi objek PTUN," kata pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar kepada Medcom.id, Rabu, 24 Juni 2020.

    Fickar menilai langkah ini bisa diambil jika Ditjen PAS ngotot tidak mau disalahkan karena mengartikan surat kerja sama KPK dan Nazaruddin merupakan justice collaborator. Padahal, KPK mengeklaim surat kerja sama itu mengartikan Nazaruddin merupakan whistleblower di kasus KTP-el.

    Menurut Fickar, langkah hukum bukan satu-satunya cara untuk mengembalikan Nazaruddin ke hotel prodeo. Lembaga Antikorupsi itu bisa berkoordinasi terlebih dahulu ke Ditjen PAS untuk meluruskan kesalahpahaman.

    "Putusan Menkumham adalah keputusan tata usaha negara yang lahir karena didasarkan pada kondisi-kondisi atau syarat-syarat tertentu. Jadi, jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, surat keputusan (pembebasan) dapat dibatalkan. Artinya instansi yang mengeluarkan (Ditjen PAS) bisa membatalkan karena ada kesalahan," ujar Fickar.

    Baca: KPK: Nazaruddin Whistleblower

    KPK menegaskan tak pernah menjadikan Muhammad Nazaruddin sebagai justice collaborator. Terpidana kasus suap Wisma Atlet dan proyek Hambalang itu hanya pembisik.

    "Dalam beberapa pemeriksaan, KPK beri surat yang bersangkutan kerja samanya untuk membuka kasus yang lain. Kemudian dia (Nazaruddin) bertindak bukan sebagai justice collaborator, tetapi whistleblower," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Juni 2020.

    Alex menjelaskan kerja sama itu dilakukan karena Nazaruddin mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi KTP-el. KPK tak pernah mau diajak kerja sama dalam kasus lain yang menjerat Nazaruddin.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id