Koruptor Tak Relevan Dibebaskan

    Cindy - 04 April 2020 03:42 WIB
    Koruptor Tak Relevan Dibebaskan
    Ilustrasi remisi masa tahanan. Medcom.id/M Rizal
    Jakarta: Alasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 karena pandemi korona dianggap tidak relevan. Apalagi revisi aturan ini berpotensi membebaskan puluhan koruptor kelas kakap.

    Pengamat Hukum Pidana Chairul Huda menuding ada yang tak beres jika peringanan hukuman koruptor mulus diketok. Apalagi, Yasonna pernah berencana merevisi aturan namun pupus di tengah jalan.

    "Karena sebelum virus korona, dia (Yasonna) mau revisi PP Nomor 99 dan ditentang masyarakat. Makanya enggak jadi," kata  kepada Medcom.id, Jumat, 3 April 2020.

    Baca: Pembebasan Napi untuk Cegah Korona Jangan Timbulkan Masalah Baru

    Chairul menilai kebijakan Laoly cenderung mendukung koruptor jika lolos. Menurutnya, narapidana kasus korupsi telah menerapkan jaga jarak sosial (social distancing) dan isolasi mandiri di balik jeruji penjara.

    "Ngapain dikeluarkan? Jadi tidak ada relevansi masalah covid-19 dengan napi koruptor ini," tandas Chairul.

    Baca: Setnov dan Sederet Nama Koruptor yang Berpotensi Bebas

    Menkumham Yasonna Laoly berencana merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012. Sebanyak 300 napi koruptor berusia 60 tahun ke atas, telah menjalani dua per tiga hukuman bisa dibebaskan bila revisi disetujui.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id