KPK Peringatkan Direktur PT HTK

    Fachri Audhia Hafiez - 25 Juni 2020 08:32 WIB
    KPK Peringatkan Direktur PT HTK
    Ilustrasi Gedung KPK/Medcom/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Taufik Agustono, bersikap kooperatif. Taufik yang telah berstatus tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik Lembaga Antirasuah pada Selasa, 23 Juni 2020.

    "Tersangka dalam dugaan suap bidang pelayaran antara PT Pilog dan PT HTK atas nama TAG (Taufik Agustono) tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020.

    KPK meminta Taufik memenuhi panggilan berikutnya. Pemeriksaan Taufik akan dijadwalkan ulang pada Jumat, 26 Juni 2020, sesuai permintaan penasihat hukumnya.

    "KPK mengingatkan tersangka TAG agar dapat hadir memenuhi pemeriksaan 26 Juni tersebut," ujar Ali.

    KPK menetapkan Taufik sebagai tersangka kasus dugaan suap kerja sama pengangkutan bidang pelayaran. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan perkara yang menjerat mantan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso. Bowo telah divonis lima tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider empat bulan kurungan.

    Taufik diduga meminta bantuan Bowo agar PT HTK kembali digunakan untuk kepentingan distribusi pupuk. Bowo bertemu dengan Direktur Marketing PT HTK, Asty Winasti, untuk membahas pengaturan supaya PT HTK tidak kehilangan pasar penyewaan kapal.
     
    Pertemuan itu dilaporkan Asty kepada Taufik. Taufik selanjutnya menggelar pertemuan dengan Bowo, termasuk Asty untuk menyepakati kelanjutan kerja sama sewa kapal yang sempat terhenti pada 2015. Pada pertemuan itu juga Bowo meminta fee.

    Taufik akhirnya membahas permintaan Bowo dengan internal manajemen. Hasilnya, PT HTK menyanggupi permintaan fee Bowo.
     
    Pada 26 Februari 2019, dilakukan perjanjian nota kesepahaman antara PT Pilog dan PT HTK. Salah satu materi nota kesepahaman itu adalah penyewaan jasa kapal PT Pilog kembali menggunakan kapal milik PT HTK.
     
    Setelah ada nota kesepahaman, fee Bowo kemudian direalisasikan dengan catatan dituangkan dalam perjanjian PT HTK dengan PT Inersia Ampak Engineers untuk memenuhi kelengkapan administrasi pengeluaran. Bowo meminta PT HTK membayar uang muka Rp1 miliar sesuai perjanjian dalam nota kesepahaman antara PT HTK dan PT Pilog.

    Pemberian fee itu dilakukan secara bertahap. Pada rentang waktu 1 November 2018-27 Maret 2019, diduga terjadi transaksi pembayaran fee dari PT HTK kepada Bowo. Rinciannya, USD59.587 dibayar pada 1 November 2018, USD21.327 dibayar pada 20 Desember 2018, USD7.819 dibayar pada 20 Februari 2019, dan Rp89.449.000 dibayar pada 27 Maret 2019.

    Taufik disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id