Polemik Rumah Ibadah Tanjung Balai Terkait Pilkada

    Kautsar Widya Prabowo - 27 Februari 2020 21:39 WIB
    Polemik Rumah Ibadah Tanjung Balai Terkait Pilkada
    Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Listyo Sigit/Medcom.id/Kautsar.
    Jakarta: Polemik pembangunan rumah ibadah di Tanjung Balai, Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, terkait persoalan politik. Ada pihak yang memanfatkan isu Suku Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) menjelang pesta demokrasi.

    "Ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, di mana salah satu pasangan calon (Paslon) memanfaatkan isu tersebut untuk mengarahkan suara," kata Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Listyo Sigit di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Februari 2020.

    Baca: Polisi Buru Provokator di Tanjung Balai

    Menurut dia, penggunaan isu SARA untuk memecah masyarakat. Praktik tersebut juga dilakukan di media sosial. Listyo mengatakan ada kubu-kubu berseteru di ranah itu.

    "Mudah terjadi kegiatan persekusi, intoleransi, dan mengarah pada konflik horizontal," tuturnya.

    Polemik Rumah Ibadah Tanjung Balai Terkait Pilkada
    Ilustrasi pemilu/Medcom.id.

    Sampai saat ini, polisi masih mencari pihak intoleran pengguna isu SARA di Tanjung Balai. Provokator itu akan dihukum sesuai aturan, sehingga bisa menimbulkan efek jera.

    "Jangan sampai muncul lagi hal-hal seperti itu," kata dia.

    Untuk diketahui, pengerjaan bangunan baru Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai terpaksa dihentikan. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat ibadah itu digugat kelompok tertentu.

    Baca: Jokowi Perintahkan Kelompok Intoleran Ditindak Tegas

    Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Idham Azis menindak tegas pelaku intoleransi.

    "Untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok atau masyarakat yang mengganggu berjalannya sesuai dengan jaminan konstitusi," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2020.
     
    Jokowi menegaskan tak ada yang salah dengan pembangunan rumah ibadah. Negara mengakui dan menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agama masing-masing.

    "Jelas konstitusi kita memberikan payung kepada seluruh masyarakat," tegas dia.

    (ADN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id