Nurhadi Diminta Menyerah

    Fachri Audhia Hafiez - 17 Maret 2020 09:02 WIB
    Nurhadi Diminta Menyerah
    ilustrasi. Foto: Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), Nurhadi menyerah. Pasalnya, praperadilan mantan Sekretaris MA itu dua kali ditolak pengadilan.

    Praperadilan juga diajukan dua tersangka lainnya, menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Ketiganya masuk daftar pencarian orang (DPO).

    "KPK mengingatkan para daftar DPO untuk menyerahkan diri ke KPK," tegas pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2020.

    Ali mengatakan penyidik KPK masih menyelesaikan berkas perkara dan terus mencari keberadaan ketiga buronan tersebut. Lembaga Antirasuah meminta setiap pihak membantu menginformasikan bila menemukan jejak keberadaan Nurhadi cs.

    Baca: KPK Apresiasi Praperadilan Nurhadi Ditolak

    "Segera melaporkan pada kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum terdekat atau aparat pemerintah, RT/RW atau kelurahan, dan atau kepada KPK melalui call center 198," ujar Ali.

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Nurhadi cs. Hakim Tunggal Hariyadi dalam amar putusan menyatakan penetapan tersangka Nurhadi cs oleh KPK sesuai prosedur.

    Penolakan praperadilan Nurhadi cs ini bukan kali pertama. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Nurhadi pada Januari 2020.

    Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Selain itu, Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.

    Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga untuk Permohonan Perwalian.

    Sebagai penerima, Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id