comscore

KPK Yakin Menang di Praperadilan Bupati Nonaktif Kuansing

Fachri Audhia Hafiez - 24 Desember 2021 11:29 WIB
KPK Yakin Menang di Praperadilan Bupati Nonaktif Kuansing
Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin menang di sidang praperadilan terkait keabsahan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra (AP). Penetapan tersangka Andi diyakini telah sesuai aturan.

"Bahwa gugatan permohonan praperadilan tersangka AP dimaksud tidak memiliki landasan yang kuat. Sehingga, memperkuat keyakinan gugatan tersebut akan ditolak hakim," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 24 Desember 2021.
Keyakinan KPK makin kuat setelah menghadirkan dua ahli hukum pidana, yakni Abdul Fickar Hadjar dari Universitas Trisakti dan Arif Setiawan dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada Kamis, 23 Desember 2021. Kedua ahli menerangkan terkait ruang lingkup praperadilan hingga proses penetapan tersangka.

"Mulai praperadilan, tangkap tangan, bukti permulaan dalam penetapan tersangka, penilaian dua alat bukti ditahap praperadilan, dan eksitensi Pasal 44 Undang-Undang (UU) KPK yang masih diatur dalam UU 19 Tahun 2019 tentang KPK," ujar Ali.

Persidangan akan dilanjutkan hari ini, Jumat 24 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang yakni, penyampaian kesimpulan oleh termohon praperadilan maupun pemohon.

Lembaga Antirasuah menetapkan dua tersangka terkait OTT di Kuansing, Riau. Mereka ialah Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso.

Kasus ini dimulai saat Sudarso mencoba menghubungi Andi agar perizinan hak guna usaha lahan kebun sawit yang dikelola perusahaannya direstui. Izin hak guna usaha kebun sawit perusahaan milik Sudarso berakhir pada 2024.

Tak lama setelah permintaan itu, Sudarso dan Andi bertemu. Dalam pertemuan, Andi menyebut perpanjangan hak guna usaha membutuhkan minimal Rp2 miliar.

KPK menduga pertemuan itu tidak hanya membahas perpanjangan hak guna usaha lahan sawit. Lembaga Antikorupsi menyebut Andi dan Sudarso menyepakati perjanjian lain dalam pertemuan itu.

Sudarso juga memberikan sejumlah uang bertahap kepada Andi. Pertama, Rp500 juta pada September 2021 dan Rp200 juta pada 18 Oktober 2021.

Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999.

Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca: Ahli dari KPK Beberkan Keabsahan OTT di Praperadilan Bupati Nonaktif Kuansing
 

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id