comscore

Penjabat Kepala Daerah Bakal Berkualitas Jika Dipilih Tanpa Korupsi

Candra Yuri Nuralam - 12 Mei 2022 19:07 WIB
Penjabat Kepala Daerah Bakal Berkualitas Jika Dipilih Tanpa Korupsi
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ipi Maryati Kuding. MI/Galih Pradipta
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengingatkan proses penunjukan penjabat (pj) kepala daerah harus dilakukan secara transparan. Penjabat kepala daerah dinilai akan berkualitas jika dipilih tanpa korupsi.

"Sejak awal KPK mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penunjukan pj kepala daerah untuk menghindari potensi korupsi, praktik transaksional, maupun kepentingan politik demi mendapatkan calon penjabat yang berkualitas dan memenuhi kriteria," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Kamis, 12 Mei 2022.
KPK berharap pj kepala daerah yang dilantik memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas tinggi saat memimpin. Dengan begitu, tata kelola daerah yang dipimpin diyakini bakal maju meskipun hanya menjabat sementara.

Korupsi dalam proses pemilihan penjabat kepala daerah diyakini bisa menghilangkan integritas pemimpin. KPK khawatir adanya kepentingan yang merugikan rakyat setelah menjabat jika dari proses pemilihan sudah disusupi tindakan koruptif.

"Pentingnya integritas yang mumpuni juga mengingat bahwa para pj kepala daerah memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif dan akan memimpin daerah dalam waktu yang relatif cukup lama sekitar satu hingga dua tahun," tutur Ipi.

KPK mengatakan penjabat kepala daerah bisa menerbitkan dan menjalankan kebijakan strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya, pengajuan APBD, APBD perubahan, sampai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

"Selain itu, mengelola sektor belanja daerah dengan melakukan pengadaan barang dan jasa," ucap Ipi.

Baca: Presiden: Pj Kepala Daerah Mesti Bekerja Profesional

Menurut dia, pemegang kuasa untuk mengendalikan kebijakan itu harus orang yang berintegritas tinggi. KPK tidak mau ada upaya pengembalian modal karena ada pj yang terpilih karena menyuap untuk mendapatkan jabatan ke depannya.

KPK tidak segan bertindak jika adanya perilaku koruptif dalam pemilihan pj kepala daerah. KPK juga tidak akan pandang bulu jika menemukan ada yang memanfaatkan momen tersebut untuk mengeruk keuntungan haram.

"Data penanganan perkara KPK menunjukkan hingga Desember 2021 KPK telah menangani 170 perkara kepala daerah yang terdiri dari 148 perkara Bupati atau Wali Kota dan 22 perkara Gubernur," ucap Ipi.

Pj kepala daerah juga diminta tidak memanfaatkan kuasanya untuk kepentingan pribadi. Potensi korupsi tetap ada meski pj kepala daerah tidak menyuap selama proses pemilihan.

KPK mencatat ada banyak proses rawan korupsi usai pj kepala daerah menduduki kursi kekuasaannya. Salah satunya, pengadaan barang dan jasa. Korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa yang paling rawan berdasarkan survei penilaian integritas (SPI) pada 2021.

"Responden menyatakan bahwa terdapat korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi peserta SPI yang berjumlah 640 instansi baik di pusat maupun daerah," kata Ipi.

Selain itu, korupsi di sektor promosi dan mutasi rawan terjadi usai penetapan pj kepala daerah. Tindakan kotor itu tetap bisa dilakukan pj kepala daerah meskipun tidak menyuap selama proses penunjukan berlangsung.

"KPK berharap para pj kepala daerah tidak ikut terjerumus dalam praktik korupsi tersebut. KPK mengajak para pj kepala daerah agar menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam memimpin daerahnya," tutur Ipi.

(AZF)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id