comscore

Komnas HAM Berharap Pengadilan Peristiwa Paniai Berpihak pada Korban

Tri Subarkah - 19 Juni 2022 02:04 WIB
Komnas HAM Berharap Pengadilan Peristiwa Paniai Berpihak pada Korban
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap pengadilan memiliki sensitivitas dan keberpihakan pada korban dalam mengadili kasus dugaan pelanggaran HAM berat Peristiwa Paniai 2014. Sidang pertama kasus tersebut rencananya digelar pada Senin, 27 Juni 2022.

"Papua sudah punya pengalaman kasus Abepura. Kita berharap pengadilan itu punya sensitifitas, dan kami punya keyakinan pengadilan punya keberpihakan pada korban," kata Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey saat dihubungi, Sabtu, 18 Juni 2022.
Ia mengaku tugas Komnas HAM sebagai penyelidik kasus peristiwa Paniai telah rampung. Komnas HAM akan mendorong para saksi korban maupun korban untuk terlibat memberikan kesaksian di pengadilan.

Frits meminta semua pihak menghormati jalannya persidangan. Ia menginginkan proses persidangan yang berjalan adil dan menjunjung prinsip-prinsip keadilan.

Mayor Inf (Purn) Isak Sattu menjadi terdakwa kasus Peristiwa Paniai. Saat peristiwa itu terjadi pada 7-8 Desember 2014, Isak menjabat sebagai Perwira Penghubung (Pabung) Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai.

Baca: PN Makassar Segera Sidangkan Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai Papua

Berdasarkan petikan surat dakwaan yang diunggah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Isak disebut sebagai perwira dengan pangkat tertinggi yang mengkoordinasi kegiatan-kegiatan Danramil dalam wilayah koordinasinya. Termasuk, di Koramil 1705-02/Enarotali.

"Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif sedang atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan, melakukan serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya," bunyi petikan dakwaan.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mendakwa Isak dengan dua dakwaan. Pertama, terkait serangan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan. Kedua, terkait serangan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa penganiayaan terhadap satu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamain, atau alasan lain yang dilarang menurut hukum internasional.

"Dan terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu tidak melakukan tindakan yang layak dan diperluakan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan," bunyi kutipan surat dakwaan tersebut.

Perisitwa Paniai telah mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka-luka. Perkara tersebut teregister dengan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks. Adapun nama Direktur Pelanggaran HAM Berat JAM-Pidsus Erryl Prima Putra Agoes tercatat sebagai penuntut umum.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id