Presiden Tak Bisa Digugat Terkait Perppu

    Antara - 08 Oktober 2019 08:45 WIB
    Presiden Tak Bisa Digugat Terkait Perppu
    Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana
    Jakarta: Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva menegaskan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hak presiden. Perppu tidak dapat diganggu gugat pihak mana pun termasuk DPR. 

    "Presiden boleh untuk mengeluarkan Perppu boleh juga tidak mengeluarkan Perppu. Itu kewenangan yang diberikan untuk presiden oleh UUD dan tidak ada yang bisa menggugat," kata Hamdan dikutip dari Antara, Selasa, 8 Oktober 2019. 

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut penerbitan Perppu perlu dilakukan dengan pemikiran matang dan tidak sembarangan. Dia berharap penerbitan Perppu dipertimbangkan dengan baik. 

    "Dari segi keadaan gawat darurat, apakah gawat darurat atau tidak? Itu yang perlu
    diperhatikan," tutur Hamdan. 

    Dia menilai sejumlah revisi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah baik. Salah satunya pembentukan Dewan Pengawas. Hamdan menyebut keberadaan Dewan Pengawas agar Lembaga Antirasuah berjalan efektif.

    Dia juga mendukung judicial review atas revisi UU KPK. Sebanyak 18 orang terdiri dari mahasiswa dan politikus mengajukan uji materi tentang revisi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi. Sidang pendahuluan dilakukan dengan mengajukan fakta- fakta pembentukan UU KPK yang dinilai terburu- buru disahkan. 






    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id