Jaksa KPK Nilai Putusan Bebas Syafruddin Keliru

    Fachri Audhia Hafiez - 09 Januari 2020 18:02 WIB
    Jaksa KPK Nilai Putusan Bebas Syafruddin Keliru
    Ilustrasi KPK. Foto: MI/Panca Syurkani
    Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan atas putusan bebas mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Jaksa mengambil upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali buat membatalkan putusan bebas Syafruddin di tingkat kasasi.

    "Sehingga perlu dikoreksi dan diperbaiki," kata Jaksa KPK Haerudin saat membacakan memori PK di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari 2020.

    Pengajuan PK hanya dimungkinkan oleh terpidana atau terdakwa. Hal itu termuat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: 'Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung'.

    Pasal 263 ayat (1) KUHAP dinilai tidak tegas melarang jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum PK. Jaksa KPK juga berlandaskan yurisprudensi putusan hakim yang mengabulkan permohonan PK yang diajukan jaksa dari terdakwa Muchtar Pakpahan, Pollycarpus Budihari Priyanto dan Djoko S Chandra.

    "Yurisprudensi ini menjadi salah satu pintu masuk bagi jaksa dapat mengajukan permohonan PK," ujar Haerudin.

    Jaksa juga menyoroti pelanggaran etik hakim Mahkamah Agung Syamsul Rakan Chaniago. Anggota majelis hakim kasasi itu dinilai melanggar prinsip imparsialitas dalam memutus perkara.

    Pasalnya, sebelum kasasi diputus, Syamsul sempat berkomunikasi dan bertemu dengan Ahmad Yani, penasihat hukum Syafruddin pada 13-28 Juni 2019.

    Majelis hakim kasasi memutus perkara Syafruddin pada 9 Juli 2019. Dua hakim menilai perbuatan Syafruddin bukan perbuatan pidana.

    Hakim Syamsul Rakan Chaniago dalam amarnya menyebut perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan perdata dan Hakim Mohamad Askin menilai itu perbuatan administrasi. Sementara Hakim Salman Luthan berpendapat dakwaan terbukti dan merupakan perbuatan pidana.

    KPK berharap terdakwa dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) itu dihukum sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Syafruddin divonis 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan. Syafruddin divonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp700 juta subsider tiga bulan pada  pengadilan tingkat pertama. 

    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id