Jokowi Diminta Adil Dalam Memberikan Grasi

    Nur Azizah - 03 Desember 2019 15:15 WIB
    Jokowi Diminta Adil Dalam Memberikan Grasi
    Mantan Gubernur Riau Annas Maamun. ANT/Agus Bebeng.
    Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta adil memberikan grasi kepada narapidana. Pemberian grasi tidak boleh tebang pilih seperti pemberian grasi pada mantan Gubernur Riau Annas Maamun. 

    "Saya kira sangat pantas dipertanyakan. Kenapa ada grasi untuk orang tertentu?  Kenapa ini tidak berlaku pada yang lain?" Kata anggota DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2019.

    Fadli mengatakan sikap itu diperlukan agar tak mengganggu komitmen pemberantasan korupsi. Narapidana tak bakal jera jika grasi diberikan berdasarkan penilaian suka atau tak suka. Politikus Partai Gerindra itu tak setuju grasi diberikan karena kondisi kesehatan dan umur. Kondisi itu kerap dialami para narapidana.

    "Kalau faktor usia dan kesehatan, kan yang lain juga ada. Presiden mau mengeluarkan grasi sebaiknya yang adil, tidak orang tertentu," pungkas dia.

    Sebelumnya, Presiden Widodo memangkas hukuman terpidana kasus korupsi mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Annas mengidap komplikasi penyakit.

    "Berbagai penyakit sesuai keterangan dokter, seperti PPOK (penyakit paru obstruktif kronis)(COPD akut), dispepsia syndrome, gastritis (radang lambung), hernia dan sesak napas (membutuhkan pemakaian oksigen setiap hari)," kata Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto.

    Ade menyebut pemberian grasi Annas berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Grasi. Annas diberikan grasi dengan alasan kesehatan. 

    Selain itu, Annas telah berusia 78 tahun. Terpidana bisa mengajukan grasi ketika telah berumur 70 tahun lebih. Ade melanjutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 6A ayat 1 dan 2 memperbolehkan Menteri Hukum dan HAM meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi terkait kepentingan kemanusiaan.

    "Selanjutnya Presiden dapat memberikan grasi setelah memperhatikan pertimbangan hukum tertulis dari Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM," kata Ade.

    Annas diganjar hukuman 7 tahun penjara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Putusan MA itu menambah satu tahun hukuman dari vonis Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015. 

    Vonis menyatakan Annas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara korupsi alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Annas terbukti menerima suap Rp500 juta dari Ketua Asosiasi Kelapa Sawit, Gulat Medali Emas Manurung.

    Suap diberikan supaya Annas mengakomodasi permintaan terkait revisi kawasan hutan. Sementara lahan yang diajukan bukan rekomendasi tim terpadu.

    Dengan diberikan grasi, hukuman Annas dikurangi dari tujuh tahun menjadi enam tahun. Annas dinyatakan bebas pada 3 Oktober 2020 dari semula 3 Oktober 2021.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id