Pengusaha Nely Didakwa Menyuap Bupati Bengkayang Rp60 Juta

    Kautsar Widya Prabowo - 16 Desember 2019 17:08 WIB
    Pengusaha Nely Didakwa Menyuap Bupati Bengkayang Rp60 Juta
    Terdakwa Nelly Margaretha mengikuti sidang kasus suap Bupati Bengkayang nonaktif Suryadman Gidot di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Aditya Pradana Putra/Antara
    Jakarta: Pengusaha Nely Margaretha didakwa menyuap Bupati Bengkayang periode 2016-2021 Suryadman Gidot sebesar Rp60 juta. Suap tersebut diberikan untuk mendapatkan paket pekerjaan Pengadaan Langsung (PL) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. 

    "Terdakwa Nely Margaretha memberikan uang sejumlah Rp60 juta kepada Suryadman Gidot selaku Bupati Bengkayang periode 2016-2021 melalui Aleksius selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkayang," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Joko Suhermanto seperti dilansir Antara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 16 Desember 2019.  

    Tujuan pemberian uang itu agar Suryadman Gidot melalui Aleksius memberikan paket pekerjaan pengadaan langsung (PL) pada Dinas PUPR Bengkayang.    

    Suryadman sempat meminta Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan Agustinus Yan menyiapkan uang masing-masing Rp500 juta yang berasal dari fee paket-paket pekerjaan paling lambat 3 September 2019.

    Uang itu digunakan mengurus kasus bantuan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Polda Kalimantan Barat.        

    Suryadman juga menjanjikan tambahan anggaran kepada Dinas PUPR sebesar Rp7,5 miliar, dan Dinas Pendidikan Rp6 miliar untuk disahkan di DPRD Bengkayang. Anggaran itu akan dipecah menjadi beberapa paket pekerjaan PL, sehingga dapat dikumpulkan fee dari kontraktor atau pengusaha yang mengerjakannya.

    Aleksius kemudian menghubungi beberapa kontraktor atau pengusaha untuk menawarkan sejumlah paket pekerjaan PL Dinas PUPR TA 2019 dengan kompensasi fee 10 persen dari nilai paket pekerjaan.   

    Pada 1 September 2019, Nely ditawari paket pekerjaan dengan memberikan fee di muka (ijon). Nely pun menerima penawaran itu dan mengambil tiga paket pekerjaan. Nely juga bersedia memberikan fee untuk Suryadman Rp60 juta.    

    Uang ditransfer ke rekening BCA atas nama Fitri Julihardi secara bertahap, yaitu sejumlah Rp20 juta, Rp15 juta, dan Rp13 juta. Pada hari yang sama, Nely kembali mengirim Rp12,5 juta ke rekening Bank BNI atas nama Fitri Julihardi. Total, uang yang dikirim Rp60,5 juta untuk diserahkan kepada Suryadman.        

    Fitri kemudian menarik semua uang tersebut dari rekeningnya. Namun, Fitri hanya memberikan Rp60 juta kepada Suryadman, sedangkan sisanya Rp500 ribu digunakan untuk ongkos perjalanan.

    Setelah pemberian uang dari Nely melalui Aleksius dan Fitri, Suryadman juga menerima uang dari beberapa pengusaha yaitu Rodi, Bun Si Fat alias Alut, Yosef alias Ateng, dan Pandus sebesar Rp280 juta. Total uang yang diterima Suryadman dari pengusaha tersebut Rp340 juta.

    Aleksius lalu membagi uang tersebut. Suryadman diberi jatah Rp300 juta, Fitri Rp30 juta, dan dirinya Rp10 juta.   

    "Pada 3 September 2019, Alksius menemui Suryadman Gidot di Mess Pemkab Bengkayang menyampaikan bahwa uang sejumlah Rp300 juta dari para pengusaha termasuk terdakwa sudah siap akan diserahkan kepada Suryadman Gidot melalui ajudannya bernama Risen Sitompul. Atas persetujuan Suryadman Gidot, kemudian Aleksius menyerahkan uang sejumlah Rp300 juta kepada Risen Sitompul dan melaporkan penyerahan uang tersebut kepada Suryadman Gidot," jelas jaksa Joko.       

    Nely didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.    

    Pasal itu yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

    Ancaman hukumannya minimal satu tahun penjara dan maksimal lima tahun penjara, serta denda paling banyak Rp250 juta.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id