Pemiskinan Dinilai Lebih Ideal

    Fachri Audhia Hafiez - 13 Desember 2019 06:59 WIB
    Pemiskinan Dinilai Lebih Ideal
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebut hukuman mati tidak cukup membuat jera koruptor. Cara paling ideal untuk membuat insaf koruptor ialah dengan pemiskinan.

    Fickar menjelaskan efek jera kepada koruptor ditimbulkan dengan pendekatan berbeda dibandingkan penjahat lainnya. Pendekatan itu dikenal dengan pengembalian aset sebanyak-banyaknya.

    "Tidak boleh punya perusahaan, kartu kredit, jadi pimpinan perusahaan, dan dicabut hak politiknya," kata Fickar kepada Medcom.id, Jumat, 13 Desember 2019.

    Hukuman mati tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Bunyi pasal ini berbunyi, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

    Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi."

    Menurut Fickar, syarat penerapan hukuman mati pada Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sulit ditemui. Pelaku korupsi jarang berada dalam kondisi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2).

    "Sehingga harus dipenuhi unsur kondisi tertentu yakni residivis, bencana alam atau keadaan perang. Karena itu lebih manusiawi jika diterapkan hukuman seumur hidup. Bukti lainya hukuman mati narkoba tidak menyurutkan pelakunya," ujar Fickar.

    Presiden Joko Widodo sebelumnya membuka peluang hukuman mati bagi koruptor dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Senin, 9 Desember 2019. Vonis terberat itu bisa dijatuhkan bila rakyat menginginkannya.
     
    "Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor, itu dimasukkan," kata Jokowi di SMK 57 Jakarta.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id