comscore

Penahanan Bupati Nonaktif Musi Banyuasin Diperpanjang

Candra Yuri Nuralam - 13 Januari 2022 11:08 WIB
Penahanan Bupati Nonaktif Musi Banyuasin Diperpanjang
Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin selama 30 hari. Perpanjangan penahanan ini merupakan yang terakhir.

"Terhitung mulai dari 14 Januari 2022 sampai dengan 12 Februari 2022," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 13 Januari 2022.

 



Ali mengatakan perpanjangan penahanan atas sepengetahuan Ketua Pengadilan Negeri Palembang. KPK juga memperpanjang masa penahanan Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari dengan perpanjangan serupa.

Baca: KPK Dalami Asal Uang Rp1,5 Miliar Saat Penangkapan Bupati Muba Dodi Reza

Dodi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Kavling C1. Sementara itu, Herman ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

"Tersangka EU (Eddi Umari) ditahan di Rutan KPK gedung Merah Putih," ujar Ali.

KPK terus mengusut dan memperkuat bukti keterlibatan tiga orang itu dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di Musi Banyuasin. Beberapa saksi dijadwalkan untuk diperiksa dalam kasus ini.

KPK menetapkan empat tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Musi Banyuasin. Mereka ialah Bupati nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin, Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, PPK Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy.
 
Dodi, Herman, dan Eddi dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, Suhandy dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999.


(ADN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id