comscore

Buron Panca Trisna Ditangkap, Korban Tagih Haknya

Siti Yona Hukmana - 20 Juni 2022 17:38 WIB
Buron Panca Trisna Ditangkap, Korban Tagih Haknya
Ilustrasi. (MI/Duta)
Jakarta: Tim Eksekutor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menangkap buronan Panca Trisna T. Terdakwa mafia tanah yang masuk daftar pencarian orang (DPO) itu ditangkap di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Sabtu, 18 Juni 2022. 

"Betul dan sudah dieksekusi hari Minggu, 19 Juni 2022 kemarin sama Tim Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Ketut Sumedana, saat dikonfirmasi, Senin, 20 Juni 2022. 
Penangkapan Panca diapresiasi pihak keluarga ahli waris almarhum Raiyah, yang merupakan korban mafia tanah tersebut. Abdul Rasyid yang merupakan cucu Raiyah berharap hak-hak yang dirampas mafia tanah bisa segera dikembalikan. 

Menurut dia, pengembalian hak itu salah satunya bisa dilakukan dengan segera menarik seluruh bukti yang digunakan Panca dalam menjalankan aksi perbuatan melawan hukum. Panca telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP sesuai putusan Pengadilan Negeri Nomor 1178/PidB/2020 PN Mks, dan putusan tersebut telah dikuatkan putusan kasasi dengan vonis dua tahun penjara.

"Eksekusi penahanan Panca Trisna T setelah divonis dua tahun penjara dalam putusan Kasasi di Mahkamah Agung seharusnya bisa diikuti penarikan seluruh bukti dari pihak kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi, itu yang menjadi harapan kami sebab pemalsuan akta autentik pembelian tanah yang dilakukan Panca Trisna T ini sudah sangat menyengsarakan kami puluhan tahun," kata Abdul Rasyid.

Baca: Kejati DKI Kembali Tetapkan Tersangka Mafia Tanah Cipayung

Abdul Rasyid berharap Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bisa segera menarik peredaran Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 568, 569 dan 805 atas nama Hendro Soesantio. Sertifikat atas tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, itu dipakai terdakwa Panca Trisna T untuk melakukan transaksi jual beli dengan pihak PT Japfa Tbk.

"Intinya keputusan Menteri Agraria/BPN tentang pembatalan ketiga sertifikat tersebut karena telah digunakan dalam transaksi jual beli dengan pihak PT Japfa Tbk yang pembatalannya harus segera dilaksanakan," ujar Abdul.

Terdakwa Panca Trisna T telah dieksekusi ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas 1A Gunung Sari Makassar. Abdul Rasyid sebagai ahli waris berharap jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Rutan Klas 1A memperlakukan Panca Trisna T sama seperti terdakwa lainnya.

"Jangan ada perlakuan khusus," kata dia. 

Abdul Rasyid mengaku siap menghadapi pihak Panca Trisna T apabila melakukan upaya peninjauan kembali (PK). Sementara itu, pengacara Abdul, Krisna Murti mendesak Kejaksaan memusnahkan sertifikat yang menjadi bukti dalam kasus mafia tanah tersebut. 

"Kita meminta kepada jaksa segala barang bukti sertifikat yang telah diajukan di pengadilan segera dieksekusi oleh jaksa untuk dimusnahkan," ujar Krisna.

(AZF)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id