comscore

KPK Tak Ajukan Banding Terhadap Vonis Azis Syamsuddin

Fachri Audhia Hafiez - 25 Februari 2022 10:40 WIB
KPK Tak Ajukan Banding Terhadap Vonis Azis Syamsuddin
Terdakwa kasus suap penanganan perkara di Lampung Tengah Azis Syamsuddin. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Jakarta: Vonis tiga tahun dan enam bulan penjara yang dijatuhkan majelis hakim terhadap mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, sudah berkekuatan hukum tetap. Azis dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

"Perkara terdakwa M Azis Syamsuddin telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga, jaksa eksekutor KPK segera melaksanakan putusan tersebut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Jumat, 25 Februari 2022.
Ali mengatakan KPK tak mengajukan banding karena telah mempelajari seluruh fakta hukum dalam pertimbangan majelis hakim. Seluruh analisis yuridis serta fakta hukum dipersidangan telah dicermati.

"Untuk itu KPK juga tidak mengajukan upaya hukum banding," ujar Ali.

Baca: Terima Putusan, Azis Syamsuddin Tunggu Dieksekusi KPK

KPK berharap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat segera mengirimkan salinan dan petikan putusan perkara Azis. Hal ini sebagai syarat administrasi untuk mengeksekusi Azis ke penjara.

Azis divonis tiga tahun dan enam bulan penjara dalam suap penanganan perkara di Lampung Tengah. Dia juga dikenakan denda pidana sebesar Rp250 juta subsider empat bulan kurungan.

Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Jaksa menuntut Azis dibui empat tahun dan dua bulan penjara, serta denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama empat tahun. Hukuman itu berlaku sejak Azis menjalani pidana pokok.

Azis terbukti menyuap mantan penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara bernama Maskur Husain. Azis terbukti menyerahkan uang sebesar Rp3.099 miliar dan USD36 ribu.

Uang itu diberikan agar AKP Robin mengawal kasus APBD Lampung Tengah yang menjerat Azis dan Aliza Gunado. Uang diberikan secara bertahap dan sempat ditukarkan melalui money changer.

Azis terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id