Imam Berkelit Tak Terima Suap Rp11,5 Miliar

    Fachri Audhia Hafiez - 29 Juni 2020 21:18 WIB
    Imam Berkelit Tak Terima Suap Rp11,5 Miliar
    Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. ANT/Puspa Perwitasari
    Jakarta: Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi berkelit menerima suap senilai Rp11,5 miliar. Dia menantang agar aliran dana fulus tersebut dibongkar.

    "Saya tidak menerima Rp11,5 miliar. Kami akan berusaha keras agar uang itu bisa dibongkar bersama-sama," kata Imam saat persidangan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juni 2020.  

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bakal mempelajari vonis hakim. Imam divonis tujuh tahun penjara serta denda Rp400 juta subsider tiga bulan kurungan.

    Imam menerima putusan hakim tersebut. Kendati demikian, dia mengaku kecewa karena beberapa unsur pembuktian aliran dana suap tidak menjadi pertimbangan hakim.

    "Silakan membuat tipu daya dan Allah akan membalas tipu daya setiap manusia. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya," ujar Imam.

    Imam Nahrawi terbukti menerima suap Rp11,5 miliar dari Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy. Uang mengalir ke Imam secara bertahap.

    Suap itu diberikan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora untuk tahun kegiatan 2018.

    Baca: Permohonan Justice Collaborator Imam Nahrawi Ditolak

    Hibah tersebut dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Di antaranya, pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi pada multievent Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018.

    Imam juga terbukti menerima gratifikasi Rp8,34 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan KONI. Fulus itu diterima melalui asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum.

    Penerimaan uang itu dilakukan sejak 2015 hingga 2018. Uang-uang tersebut tidak dilaporkan Imam sampai batas waktu 30 hari sejak diterimanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12C Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

    Selain tuntutan pidana, Imam juga dihukum membayar uang pengganti kepada negara hasil kejahatannya senilai Rp18.154.203.882. Permohonan justice collaborator (JC) Imam juga ditolak dan hak dipilih dalam jabatan publik dicabut lima tahun.

    Imam dinyatakan terbukti menerima suap dan melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.

    Sedangkan dalam perkara gratifikasi, Imam dianggap melanggar Pasal 12B ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id