Pemerintah Diminta Mencari Solusi Kelebihan Kapasitas Lapas

    Anggi Tondi Martaon - 27 April 2020 23:52 WIB
    Pemerintah Diminta Mencari Solusi Kelebihan Kapasitas Lapas
    Ilustrasi Lapas. MI/Susanto
    Jakarta: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) meminta pemerintah segera mencari solusi mengatasi kelebihan kapasitas penjara. Kondisi tersebut membuat pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) tidak maksimal.

    "Karena adanya keterbatasan jumlah petugas dan fasilitas fisik seperti ruang pelatihan serta bengkel kerja bagi warga binaan,” kata Rerie saat memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-56 di Jakarta, Senin, 27 April 2020.

    Rerie menuturkan sistem database pemasyarakatan Kemenkumham mencatat jumlah narapidana dan tahanan (termasuk anak-anak) di Indonesia 260.281 orang per 14 April 2020. Sementara, kapasitas penjara hanya 131.931 orang.

    "Artinya terjadi kelebihan kapasitas 97 persen," ungkap dia.

    Politikus NasDem itu menyebut dibutuhkan strategi jangka panjang untuk merestrukturisasi sistem peradilan dan Lapas. Kondisi Lapas menjadi salah satu faktor pembinaan yang dilakukan gagal.

    "Membuat sebagian warga binaan yang berada di sana tidak keluar menjadi individu yang lebih baik dibanding sebelumnya,” ujar Rerie.

    Rerie juga menyoroti soal pengelolaan Lapas khusus perempuan. Warga binaan pemasyarakatan (WBP) perempuan dianggap memiliki permasalahan lebih kompleks dibandingkan dengan WBP pria.

    "Jumlah WBP perempuan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Dengan kebutuhan dasar yang lebih kompleks daripada pria, saya berharap pemerintah memberikan perhatian khusus dari sisi pengelolaan, sarana dan prasarana, serta penambahan kapasitas Lapas khusus perempuan," tutur dia.

    Data Ditjen Pemasyarakatan mencatat ada 13.569 WBP perempuan pada Mei 2018. Padahal, pada 2014 baru berkisar 7.000-an WBP perempuan.  

    Sementara itu, Indonesia hanya memiliki 34 Lapas dan empat Rutan khusus perempuan dan anak-anak. Akibatnya, kurang lebih 50 persen yang ditampung di fasilitas khusus untuk perempuan tersebut.

    "Separuh lainnya berada dalam Lapas/Rutan laki-laki meskipun berada dalam blok atau sel terpisah," sebut dia.

    WBP perempuan juga dinilai memerlukan pendampingan psikologis. WBP perempuan cenderung memiliki tingkat permasalahan psikologis lebih tinggi akibat trauma di masa lalu.

    "Situasi tersebut menunjukkan pentingnya penyediaan layanan kesehatan mental bagi para perempuan penghuni lembaga pemasyarakatan," tutur dia.

    Pelatihan seperti parenting skill, pelatihan interpersonal, dan komunikasi efektif juga wajib diberikan kepada WBP perempuan. Dia menegaskan memperbaiki kualitas pelayanan sistem Lapas adalah langkah penting yang tidak bisa ditunda lagi.

    "Negara harus hadir, namun ada kalanya negara perlu untuk tidak sendirian hadir. Kerja sama antara negara dan aktor non-negara perlu terus ditumbuhkan," tegas dia.

    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id