Bupati Nganjuk Cs Ditahan di Bareskrim Polri

    Theofilus Ifan Sucipto - 11 Mei 2021 12:31 WIB
    Bupati Nganjuk Cs Ditahan di Bareskrim Polri
    Tersangka kasus jual beli jabatan di Nganjuk. Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto



    Jakarta: Penyidik Polri resmi menahan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan enam tersangka lain. Mereka terjerat kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

    "Mulai hari ini akan kita lakukan penahanan di Bareskrim Polri," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Mei 2021.

     



    Pemeriksaan tersangka bakal dilakukan setelah tersangka istirahat. Sebab, ketujuhnya baru tiba dari Nganjuk sekitar pukul 03.00 WIB.

    "Kita kasih kesempatan mereka untuk buka puasa dan hak-hak mereka," ujar dia.

    Argo mengatakan penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri bakal mendalami sejumlah hal. Mulai aliran dana suap,  lama praktik kotor itu berlangsung, hingga potensi penyetoran suap ke partai politik.

    (Baca: Bupati Novi Minta Uang Hingga Rp150 Juta untuk Jabatan di Nganjuk)

    "Kita tanyakan secara mendetail terima uang, dibelikan apa, uang dikirim ke mana. Akan kita sampaikan kembali," tutur jenderal bintang dua itu.

    Novi bersama enam orang lain ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di Nganjuk. Mereka yakni, Camat Pace Dupriono, Camat Tanjunganom Edie Srijato, Camat Brebek Haryanto, Camat Loceret Bambang Subagio, mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo, dan ajudan Bupati Nganjuk M Izza Muhtadin.

    Novi dan Izza merupakan penerima suap dalam kasus ini. Sedangkan, lima orang lainnya sebagai pemberi suap.

    Novi dan Izza disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 2 dan atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

    Sementara tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasa 55 ayat 1 KUHP.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id