ICW: Vonis Dipotong 6 Tahun, Anas Urbaningrum Napi Paling Bahagia

    Fachri Audhia Hafiez - 11 Oktober 2020 16:33 WIB
    ICW: Vonis Dipotong 6 Tahun, Anas Urbaningrum Napi Paling Bahagia
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang semester I 2020, 8 permohonan peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi dikabulkan. Salah satu putusan PK yang menonjol yakni eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

    "Paling berbahagia di antara 8 terpidana ini adalah Anas Urbaningrum karena dia dikurangi hukumannya sampai 6 tahun," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam peluncuran 'Tren Vonis Perkara Korupsi pada Semester I 2020', Minggu, 11 Oktober 2020.

    Menurut dia, banyaknya PK koruptor yang dikabulkan mengindikasikan Mahkamah Agung (MA) telah mengkhianati masyarakat sebagai pihak yang terdampak korupsi. Putusan seharusnya tidak hanya dipertimbangkan dari keadilan bagi terdakwa, tetapi kondisi masyarakat.

    "Tidak hanya mengedepankan isu kepastian tapi isu pemanfaatan keadilan juga harus diperhitungkan lebih jauh," ujar Kurnia.

    Tren pemangkasan hukuman koruptor ini tak lepas dari perginya mantan hakim agung, Artidjo Alkostar, yang kini menjadi anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Purnatugas Artidjo dimanfaatkan terpidana korupsi mengupayakan pemotongan hukuman.

    "Sebagaimana juga disampaikan akademisi, PK sebagai jalan pintas untuk mendapatkan pengurangan hukuman ini," ucap Kurnia.

    ICW merekomendasikan KPK mengamati sidang PK di MA guna mencegah praktik korupsi dari pengurangan hukuman para terpidana. Komisi Yudisial (KY) juga harus memantau apakah ada potensi pelanggaran kode etik dari hakim agung.

    Ketua MA Syarifuddin diminta memberi perhatian lebih kepada fenomena maraknya terpidana korupsi mengajukan PK. Kondisi ini berbeda dengan saat Artidjo masih MA. Terpidana maupun terdakwa enggan kasusnya dibawa ke MA lantaran Artidjo kerap memperberat hukuman.

    "Jika memang tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum acara PIdana) maka selayaknya permohonan tersebut ditolak," ucap Kurnia.

    Berikut daftar PK terpidana korupsi yang dikabulkan berdasarkan data yang dirilis ICW:
     

    Halaman Selanjutnya
    1. Eks Bupati Bengkulu Selatan…
    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id