Eks Legislator Jabar Kantongi Rp8,5 Miliar dari Korupsi Dana Bantuan

    Fachri Audhia Hafiez - 16 November 2020 22:24 WIB
    Eks Legislator Jabar Kantongi Rp8,5 Miliar dari Korupsi Dana Bantuan
    Konferensi pers penetapan eks anggota DPRD Jawa Barat, Abdul Rozaq Muslim, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu. Foto: YouTube KPK RI
    Jakarta: Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) periode 2014-2019, Abdul Rozaq Muslim (ARM), diduga menerima Rp8,5 miliar dari hasil dugaan korupsi dalam pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu tahun anggaran (TA) 2017-2019. Uang itu hasil usaha Abdul memenangkan pihak swasta agar menggarap proyek di Indramayu.

    "Tersangka ARM diduga menerima sejumlah dana sebesar Rp8.582.500.000 yang pemberiannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama orang lain," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 16 Desember 2020.

    Kasus ini bermula ketika pihak swasta, Carsa AS, berambisi menggarap proyek di Indramayu dan Cirebon. Carsa mendekati sejumlah pejabat daerah setempat, serta Abdul.

    Abdul memperjuangkan dana bantuan provinsi untuk kedua kabupaten tersebut. Sebab Indramayu dan Cirebon merupakan daerah pemilihan Abdul.

    "Supaya bantuan provinsi tersebut bisa menjadi anggaran proyek yang akan dikerjakan Carsa AS," ucap Karyoto.

    Carsa berjanji memberikan fee lima persen kepada Abdul bila menggarap proyek tersebut. Pada 2016, Carsa dengan mulus mendapatkan sejumlah proyek di Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu senilai Rp22 miliar.

    Pada 2017, Abdul menyuruh Carsa mengajukan proposal proyek dana bantuan provinsi di Dinas PUPR untuk membantu pendanaan DPD Partai Golkar Indramayu. Dari 20 proposal yang diajukan, hanya 11 yang tembus untuk dianggarkan dari dana bantuan Jabar.

    Baca: Mantan Legislator Jabar Tersangka Suap Dana Bantuan untuk Pemkab Indramayu

    KPK juga menemukan aktivitas Abdul saat masa reses yang memanfaatkan aspirasi masyarakat menjadi alat Carsa untuk mengajukan proposal proyek. Lembaga Antikorupsi menyayangkan masa reses dan pengumpulan aspirasi publik seharusnya difungsikan untuk melayani publik.

    "Melalui proses pengumpulan aspirasi tersebut, sudah sepatutnya wakil rakyat berusaha memenuhi kebutuhan publik yang sebenarnya. Bukan malah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan pihak-pihak tertentu," tegas Karyoto.

    Selanjutnya, program kegiatan yang tercatat itu telah menjadi proposal yang diajukan ke eks Bupati Indramayu Supendi. Usai ditandangani Supendi, proposal diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

    Abdul ditetapkan sebagai tersangka hasil pengembangan perkara yang dilakukan penyidik KPK. Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang yang terjaring tangkap tangan KPK pada 15 Oktober 2019.

    Keempatnya yakni Bupati Indramayu periode 2014-2019 Supendi; eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Indramayu Omarsyah; Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono; serta Carsa AS. Mereka telah divonis majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) dan berkekuatan hukum tetap.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id