BW: Staf Khusus Tidak Ada dalam Tradisi KPK

    Fachri Audhia Hafiez - 18 November 2020 19:43 WIB
    BW: Staf Khusus Tidak Ada dalam Tradisi KPK
    Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto. Medcom.id/Nur Azizah
    Jakarta: Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) mengritik jabatan staf khusus dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Kehadiran jabatan baru itu khawatir mengacaukan Lembaga Antikorupsi.

    "Organ staf khusus ini tidak ada dalam tradisi KPK dan di banyak kasus justru menimbulkan kekacauan," kata BW dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 November 2020.

    Dalam Perkom Nomor 7 Tahun 2020, staf khusus berdiri sendiri dan bekerja langsung di bawah perintah pimpinan KPK. BW menilai struktur ini tidak berpijak pada organisasi manajemen modern.

    Menurut BW, pembentukan struktur tersebut tidak berbasis pada kajian naskah akademik serta riset yang akuntabel. Bahkan, meniadakan prinsip kaya fungsi dan miskin struktur.

    "Mindset dari pimpinan atau pembuat struktur yang old fashion, serta tidak sungguh-sungguh ingin membuat KPK punya kemampuan sebagai trigger mechanism, handal, dan responsif untuk taklukkan korupsi," ucap Bambang.

    Pendiri Indonesian Corruption Watch (ICW) itu mensinyalir keberadaan staf khusus menjadi cara pimpinan KPK membuat legalisasi untuk masuk pihak yang kredibilitasnya tidak teruji. Staf khusus dikhawatirkan bagian dari nepotisme di dalam internal.

    "Sangat mungkin pihak yang dimasukkan adalah bagian dari jaringan kroni dan nepotismenya. Korupsi justru dapat terjadi pada Lembaga Antikorupsi?" kata Bambang.

    Baca: KPK Restrukturisasi Organisasi, Ada Staf Khusus hingga Perubahan Nomenklatur

    BW menjelaskan bertambahnya struktur organisasi ini membuat rentang pengawasan menjadi lebih luas. Sehingga, kekacauan yang berpotensi timbul menjadi sulit terdeteksi.

    "Rentang kendali pengawasan makin luas sehingga menimbulkan kerumitan dan kesulitan serta potensial memunculkan kerawanan terjadinya fraud dan korupsi," ucap Bambang.

    KPK mengeluarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Peraturan itu termaktub restrukturisasi organisasi internal.

    Perubahan struktur ini menambah belasan jabatan baru di Komisi Antirasuah. Selain itu, nomenklatur beberapa jabatan berubah bahkan dihilangkan dari peraturan sebelumnya, yakni Perkom Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id