KPK Tegaskan Sudah Memanggil Menpora

    Fachri Audhia Hafiez - 19 September 2019 17:30 WIB
    KPK Tegaskan Sudah Memanggil Menpora
    Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Laode M Syarif. Foto: MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis pernyataan eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang mengaku belum menerima surat pemanggilan. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menegaskan surat panggilan sudah dilayangkan beberapa pekan lalu.

    "Saya pikir itu salah karena kita sudah kirimkan. Kalau kita menetapkan status tersangka seseorang itu ada kewajiban dari KPK untuk menyampaikan surat kepada Beliau," kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 19 September 2019.

    Menyayangkan Imam tak kunjung memenuhi panggilan penyidik KPK. Penyidik akan memanggil ulang Imam dalam waktu dekat.

    "Saya yakin penyidik sudah memanggilnya lagi," ujar Laode.

    Imam sebelumnya mengaku belum menerima surat panggilan sebagai tersangka dari KPK. Pemanggilan tersebut terkait kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

    Imam ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya (aspri) Miftahul Ulum, Rabu, 18 September 2019. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu diduga menerima suap dan gratifikasi sebanyak Rp26,5 miliar melalui Ulum.

    Pemberian uang itu sebagai komitmen fee atas pengurusan proposal dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018. Imam menerima suap dan gratifikasi itu sebagai Ketua Dewan Pengarah Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dan Menpora.

    Penetapan tersangka Imam hasil pengembangan perkara yang menjerat lima tersangka. Mereka ialah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy, Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Pumamo, dan Staf Kemenpora Eko Tryanto. Mereka telah divonis bersalah pengadilan tingkat pertama.

    Imam dan Miftahul dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id