KPK Tak Gentar Hukum Mati Koruptor

    Juven Martua Sitompul - 10 Desember 2019 13:30 WIB
    KPK Tak Gentar Hukum Mati Koruptor
    Ketua KPK Agus Rahardjo. Foto: ANT/Puspa Perwitasari
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah ragu menghukum mati koruptor. Apalagi, syarat dan aturan hukuman mati sudah diatur dalam undang-undang. 

    "Jadi, syaratnya sudah memenuhi atau belum? Kalau satu syarat memenuhi ya diterapkan saja,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

    Aturan hukuman mati bagi koruptor tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

    Pasal 2 ayat (1) menyebut ‘Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar' 

    Kemudian, Pasal 2 ayat (2) menyebut ‘Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan'. Adapun yang dimaksud 'keadaan tertentu' ialah:   

    'Keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana dilakukan pada dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi'

    “Ya memang di dalam undang-undangnya sudah ada kan? Penerapannya saja kita lihat,” ujar Agus. 

    Agus meminta penegak hukum lain konsisten membuat efek jera pada pencuri uang rakyat. Khususnya, Mahkamah Agung (MA) yang kerap ‘menyunat’ hukuman koruptor melalui putusan di tingkat kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).

    Agus menyebut hukuman lain berupa mengganti kerugian negara akibat perbuatan korup penting diterapkan di vonis koruptor. Dia optimistis penegakan hukum yang konsisten dapat memberi efek jera koruptor.

    “Mestinya, kalau kita semua sepakat begitu ya dalam tanda kutip pengurangan itu tak perlu ada," tegas dia. 

    Mahkamah Agung tercatat banyak menyunat hukuman koruptor. Mereka yakni mantan Menteri Sosial Idrus Marham, panitera pengganti Pengadilan Tipikor Medan Helpandi, mantan anggota DPRD DKI M Sanusi, mantan penitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tarmizi, mantan Ketua DPD Irman Gusman dan mantan Hakim MK Patrialis Akbar.

    Selanjutnya, Direktur Utama PT Erni Putra Terari yang menyuap hakim PN Medan Tamin Sukardi, serta Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng, adik dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng.

    Daftar ini belum termasuk terdakwa korupsi yang dibebaskan MA seperti mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung dalam perkara korupsi penerbitan SKL BLBI.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id