comscore

Babak Baru Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Tri Subarkah - 04 Desember 2021 08:44 WIB
Babak Baru Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat
ilustrasi/MI
Jakarta: Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bertekad menuntaskan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Kurang dari dua pekan setelah memerintahkan bawahannya mengambil langkah strategis dalam percepatan penyelesaian perkara, Burhanuddin langsung meneken surat perintah penyidikan.

Dari 13 kasus yang mandek, peristiwa Paniai 2014, menjadi perkara pertama yang dinaikkan ke tingkat penyidikan. Burhanuddin kembali meneken Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-79/A/JA/12/2021 dan Keputusan Jaksa Agung Nomor 267 Tahun 2021 mengenai pembentukan tim penyidik dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, pada Jumat, 3 Desember 2021.

 



Melalui keterangan tertulis, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan langkah itu diambil dengan memperhatikan Surat Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM pada September 2021. Surat itu berisi tanggapan pengembalian berkas perkara.

Penyidik Kejagung diketahui mengembalikan hasil penyelidikan Komnas HAM karena dinyatakan belum cukup bukti. Oleh sebab itu, Kejagung menilai upaya penyidikan dibutuhkan dalam rangka mencari serta mengumpulkan alat bukti perkara Paniai.

"Yang dengan bukti itu membuat terang tentang dugaan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi guna menemukan pelakunya," jelas Leonard dilansir dari Media Indonesia, Jakarta, Sabtu, 4 Desember 2021.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut keputusan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti Peristiwa Paniai ke tingkat penyidikan sebagai hal yang sangat bagus.

"Artinya, langkah konkret sudah dimulai," ujar Taufan.

Baca: Kejagung Mulai Penyidikan Kasus HAM Berat Paniai

Dalam rangka menyelesaikan perkara itu sampai tuntas, ia berharap semua pihak, termasuk TNI dan Polri, dapat mendukung langkah yang diambil Kejaksaan. Hal itu dimaksudkan agar proses peradilan kasus Paniai berjalan terbuka dan adil.

Selain itu, Taufan mengharapkan Korps Adhyaksa bisa menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM berat lainnya ke tingkat penyidikan. Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan ada anggota militer yang terindikasi terlibat dalam Peristiwa Paniai. Peristiwa itu diketahui menewaskan empat orang. Sementara 21 orang lainnya mengalami penganiayaan.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan penyelesaian sembilan dari 13 kasus harus melalui pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk atas usul DPR. Sebab, kasus-kasus itu terjadi sebelum UU Pengadilan HAM diterbitkan pada 2000.

Kesembilan kasus tersebut antara lain Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, Talangsari Lampung 1989, Tragedi Rumah Geudong Aceh 1990-1999. Berikutnya kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998, pembunuhan dukun santet, ninja, dan orang gila 1998-1999, Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II 1998, Kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Simpang Kertas Kraft Aceh 1999.

Sementara kasus Paniai tergolong baru karena terjadi setelah UU Pengadilan HAM dibentuk. Selain Paniai, kasus baru lainnya adalah Peristiwa Wasior 2001, Peristiwa Wamena 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok 2003.

(NUR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id