KPK Tidak Bisa Diintervensi Terkait Pemecatan 57 Pegawai

    Achmad Zulfikar Fazli - 21 September 2021 01:45 WIB
    KPK Tidak Bisa Diintervensi Terkait Pemecatan 57 Pegawai
    Gedung Merah Putih KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto



    Jakarta: Langkah Ombudsman dan Komnas HAM yang ingin menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membatalkan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberhentian 57 pegawai Lembaga Antirasuah menuai kritik. KPK dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan keputusan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan, termasuk Kepala Negara.

    "Komnas HAM dan civil society ingin agar KPK independen dari penetrasi kekuasaan, kok malah mereka meminta Presiden intervensi? Itu kontradiktif dengan prinsip-prinsip yang dianut mereka," kata mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai dalam keterangan tertulisnya, Senin, 20 September 2021.

     



    Menurut dia, polemik pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) seharusnya menjadi kuasa dan keputusan dari pimpinan lembaga masing-masing. Dia menilai Presiden tidak berwenang mengurusi atau menata pegawai di lembaga dan kementerian.

    "Sesuai dengan undang-undang, Presiden hanya diberi kewenangan untuk menunjuk dan mengesahkan pejabat negara dan eselon 1 melalui SK, itu pun atas usulan pejabat pembina pegawai yang bersangkutan, yaitu kepala kementerian dan lembaga," ujar dia.

    Dia mengatakan Presiden juga tidak berkewajiban menjalankan permintaan Komnas HAM dan Ombudsman terkait pemecatan pegawai KPK. Menurut dia, independensi KPK akan terganggu jika keputusannya dicampuri pihak lain.

    "Untuk KPK seperti juga Komnas HAM, Ombudsman, MK adalah lembaga independen negara (state auxiliary body). Sehingga jika Presiden mengurus administrasi KPK, dapat dipandang mengganggu independensi dan integritas lembaga KPK dalam penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia," jelas dia.

    Aktivis HAM itu menilai akan menjadi preseden buruk terhadap KPK apabila Presiden ikut turun tangan menengahi polemik pemecatan pegawai Komisi Antikorupsi. Padahal, masyarakat sipil selama ini menginginkan independensi dari KPK.

    "Soal independensi itu juga yang diinginkan oleh civil society, independensi juga dinginkan oleh LBH, ICW, Komnas HAM, Ombudsman. Maka permintaan Ombudsman dan Komnas HAM kepada Presiden justru mengingkari keinginan mereka agar KPK lepas dari independensi," tegas dia.

    Pria asal Kabupaten Paniai, Papua, itu mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait TWK mempertegas bahwa pimpinan KPK bisa melakukan kebijakan penataan pegawainya. Sehingga, usaha yang dilakukan Komnas HAM serta Ombudsman hanya menjadi seperti gerakan politik.

    "Justru rakyat akan mencurigai ada oknum jahat dibalik mereka untuk ganggu independensi KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang menjadi standar pemerintahan yang bersih dan berwibawa," ujar Natalius.

    Baca: Ombudsman Serahkan Rekomendasi Soal TWK ke Jokowi

    Sebelumnya, 57 pegawai KPK yang gagal TWK dipecat. Mereka hanya bekerja sampai akhir bulan ini.
     
    "Memberhentikan dengan hormat kepada 51 orang pegawai kpk yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 15 September 2021.
     
    Alex mengatakan ada tambahan enam orang pegawai yang ikut dipecat. Mereka semua ikut didepak dari KPK karena tidak mau ikut pelatihan bela negara.
     
    Mereka semua tidak akan bekerja lagi pada 1 Oktober. Pada 1 Oktober nanti, seluruh pegawai KPK sudah berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id