Kebutuhan di Nusakambangan, Kemenkumham Minta Tambahan Anggaran Rp2,7 T

    Fachri Audhia Hafiez - 07 Juni 2021 12:43 WIB
    Kebutuhan di Nusakambangan, Kemenkumham Minta Tambahan Anggaran Rp2,7 T
    Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy). Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez



    Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengusulkan penambahan Rp2,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2022. Kebutuhan anggaran salah satunya untuk operasional lembaga permasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah.

    "Kami hanya mengajukan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2,7 triliun," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) saat rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 7 Juni 2021.

     



    Usulan penambahan itu untuk mendukung sejumlah program Kemenkumham. Pertama program dukungan manajemen sebesar Rp2,3 trilun, program penegakan dan pelayanan hukum sebesar Rp403 miliar, dan program pemajuan dan penegakan HAM sejumlah 9,3 miliar.

    Eddy menuturkan usulan tambahan anggaran itu salah satunya akan digunakan untuk operasional unit teknis pelaksanaan (UPT) di Nusakambangan. Antara lain lapas maximum security terrorism, lapas minimum security narkoba, dan lapas minimum security Nirbaya.

    (Baca: 92 Tahanan Rutan Salemba Dipindah ke 9 Lapas di Jawa Barat)

    "Termasuk pemeliharaan sarana teknologi informasi pada lapas maximum security terrorism," ucap Eddy.

    Usulan anggaran juga digunakan untuk penanganan overcrowding, peningkatan kualitas mutu bangunan, dan tanggap darurat UPT pemasyarakatan. Instrumen overcrowding dinilai penting untuk mencegah kerusuhan di dalam lapas.

    "Overcrowding yang tidak tertangani dengan akan memberi pandangan negatif dari dunia luar dan rawan terjadi kerusuhan dalam lapas," ujar Eddy.

    Dalam rapat, Kemenkumham memaparkan kebutuhan anggaran 2022 sejumlah Rp30,2 triliun. Sedangkan pagu indikatif sebesar Rp17 triliun.

    Pagu indikatif Tahun 2022 digunakan untuk empat hal. Yakni, program dukungan manajemen sebesar Rp12,4 triliun, program pembentukan regulasi Rp29 miliar, program penegakan dan pelayanan hukum Rp4,5 triliun, dan program penguatan dan penegakan HAM Rp17 miliar.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id