Alasan Polisi Tangkap Paksa Robertus Robet

    Lukman Diah Sari - 08 Maret 2019 14:46 WIB
    Alasan Polisi Tangkap Paksa Robertus Robet
    Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Foto: Medcom.id/Ilham Pratama)
    Jakarta: Aksi polisi melakukan upaya tangkap paksa terhadap aktivis Robertus Robet dikecam. Namun, Polri menegaskan tindakan tersebut dilakukan secara profesional sesuai aturan hukum.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengakui kebebasan berpendapat di muka umum dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, hal itu tidak bersifat mutlak.

    "Undang-undang itu tak berlaku absolut, tapi memberikan batasan. Artinya, ada batasan yang harus sama-sama ditaati seluruh warga negara," kata Dedi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019. 

    Dia membeberkan, Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 1998 menyampaikan warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
    (a) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
    (b) menghonnati aturan-aturan moral yang diakui umum;
    (c) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    (d) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
    (e) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

    "Sehingga harus dijaga bersama," kata Dedi.

    Baca juga: Kasus Robertus Robet Tak Seret UNJ

    Dedi mengatakan kendati menyampaikan pendapat dibebaskan oleh undang-undang, akan lain soal jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Menyatakan pendapat namun merugikan pihak lain, kata dia, sama saja dengan menyebarkan berita bohong.

    "Pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut," ucapnya.

    Menurut Dedi, penegakan hukum terhadap Robertus telah melalui berbagai perhitungan dan pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menilai kasus Robertus dimulai dari kegaduhan di media sosial.

    "Jangan sampai kegaduhan di media sosia bisa jadi gaduh di dunia nyata ini yang dimitigasi kepolisian secara proaktif melakukan langkah penegakan hukum," jelasnya. 

    Dedi menambahkan penangkapan Robertus tak terkait dengan proses pemilu serentak yang kini berjalan. Apalagi bersifat politis.

    "Ini murni penegakan hukum polisi," tandasnya. 

    Baca juga: Tuntutan Hukum Terhadap Robertus Robet Diminta Dihapus

    Robertus Robet sebelumnya ditangkap di rumahnya. Ia dibawa ke Mabes Polri atas tuduhan melanggar Undang-undang ITE terkait orasi dalam aksi damai Kamisan, 28 Februari lalu.
     
    Robet diduga melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang ITE dan atau Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.
     
    Namun, kepolisian sudah memulangkan Robet. Tersangka kasus penghinaan terhadap TNI itu dipulangkan usai diperiksa selama hampir 14 jam.



    (MEL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id