comscore

KPK Apresiasi KIP Tolak Permohonan Eks Pegawai soal Hasil TWK

Fachri Audhia Hafiez - 19 Maret 2022 08:27 WIB
KPK Apresiasi KIP Tolak Permohonan Eks Pegawai soal Hasil TWK
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Komisi Informasi Publik (KIP) yang menolak permohonan sengketa informasi publik dari 11 mantan pegawai KPK. Permohonan itu terkait hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

"KPK mengapresiasi putusan majelis komisioner KIP yang telah secara objektif mempertimbangkan berbagai keterangan, data, dan informasi yang disampaikan KPK selaku termohon," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 19 Maret 2022.
Ali mengatakan putusan tersebut menegaskan KPK telah tepat dalam mengelola data dan informasi. Khususnya, terkait pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Telah sesuai mekanisme dan prosedur pengelolaan data dan informasi utamanya terkait dengan pelaksanaan asesmen TWK," ujar Ali.

Dalam pelaksanaan TWK, kata Ali, kedudukan KPK sebagai objek yang diuji. Sehingga, tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan asesmen.

"Tentu hal tersebut dalam rangka menghindari adanya konflik kepentingan," ucap Ali.

Ali menjelaskan KPK hanya berkewajiban menyediakan data pegawai yang akan mengikuti asesmen. Berkenaan dengan hasil assemen TWK, KPK tidak dapat memberikan informasi tersebut lantaran bagian dari informasi yang dikecualikan.

"Lebih dari itu, KPK tidak menyimpan maupun memegang dokumen terkait pelaksanaan asesmen TWK sebagaimana yang diminta pemohon tersebut. Karena KPK memang tidak menguasainya," jelas Ali.

Baca: Permohonan Asesmen TWK Eks Pegawai KPK Ditolak KIP

Ali menambahkan dokumen yang dikuasai KPK hanya terkait data KPK yang diberikan kepada assesor. Yakni, berupa data diri peserta asesmen seperti nama, tempat tanggal lahir, nomor kartu keluarga, alamat, dan lain-lain yang bersumber dari data base KPK yang dipergunakan untuk dasar pengembangan pegawai.

"Dikabulkannya soal data tersebut oleh majelis komisioner KIP ini sesuai dengan dalil KPK di persidangan. Karena memang data ini walaupun dikecualikan tetapi tetap dapat diberikan terbatas kepada pemohon saja," ujar Ali.

KIP menolak permohonan sengketa yang diajukan 11 mantan pegawai KPK karena informasi yang dimohonkan pemohon tidak sesuai dengan kuasa KPK. Informasi yang dimohonkan dan dinyatakan tidak dikuasai KPK itu meliputi kertas kerja penilaian lengkap dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas hasil asesmen. Lalu, dasar/acuan penentuan unsur-unsur yang diukur dalam asesmen TWK.

Berikutnya, dasar atau acuan penentuan kriteria memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat dalam asesmen TWK tersebut, serta dasar atau acuan penentuan dan penunjukan pewawancara. Kemudian, kertas kerja pewawancara, berita acara penentuan lulus atau tidak lulus oleh pewawancara, dan sertifikasi pewawancara.

(AZF)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id