comscore

Jadi Tersangka Gratifikasi, Kekayaan Eks Bupati Buru Selatan Mencapai Rp15,8 Miliar

Candra Yuri Nuralam - 26 Januari 2022 19:10 WIB
Jadi Tersangka Gratifikasi, Kekayaan Eks Bupati Buru Selatan Mencapai Rp15,8 Miliar
Mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa sebagai tersangka dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan pada 2011 sampai 2016. Kekayaan Tagop tercatat mencapai Rp15,8 miliar.

Data itu diketahui dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Tagop pada 2021. Dia tercatat memiliki 20 tanah dan bangunan senilai Rp10,2 miliar. Tanah dan bangunannya ada di Ambon, Buru Selatan, Maluku Tengah, Bogor, Jakarta Pusat, dan Tangerang.
Tagop juga tercatat memiliki lima jenis kendaraan senilai Rp809 juta. Kendaraannya, yakni Mobil Suzuki Futura Pick Up keluaran 2007 senilai Rp45 juta, Mobil Honda CR-V Jeep keluaran 2011 senilai Rp280 juta, 20 unit Kapal Ikan Tuna senilai Rp250 juta, dan Motor Honda Beat keluaran 2016 senilai Rp9 juta.

Tagop tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1,4 miliar. Dia juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp4,2 miliar.

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa dan dua pihak swasta Johny Ryndard Kasman serta Ivana Kwelju.

Baca: Eks Bupati Buru Selatan Minta Jatah 7-10% Tiap Proyek

Ivana disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Tagop dan Johny disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id