comscore

LBH Nilai Vonis Mati Herry Wirawan Tidak Tepat

Yakub Pryatama Wijayaatmaja - 06 April 2022 05:11 WIB
LBH Nilai Vonis Mati Herry Wirawan Tidak Tepat
Terdakwa kasus pemerkosaan 13 anak santri di Bandung Herry Wirawan (HW). Foto: Medcom.id/Aditya
Jakarta: Terdakwa kasus perkosaan terhadap 13 anak santri di Bandung Herry Wirawan (HW) divonis mati oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menilai putusan tersebut tidak tepat.

Direktur LBH Masyarakat Muhammad Afif mengakui perbuatan Herry mengundang perhatian masyarakat. Gelombang amarah muncul juga di kalangan masyarakat akibat kasus ini.
"Namun, secara prinsip LBHM memandang putusan tersebut tidak dapat dibenarkan, mengingat hak hidup yang bersifat prinsipil dan putusan tersebut cenderung bermuatan emosi publik semata," ucap Afif, Rabu, 6 April 2022.

Ia mengatakan dalam mengadili perkara tindak pidana kekerasan seksual, aparat penegak hukum harus memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan korban. Bukan sekadar kemarahan yang tidak berdampak kepada korban.

LBH menilai adanya vonis pidana mati tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku. Menurutnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang rajin memberikan hukuman mati pada beberapa jenis tindak pidana, vonis pidana mati paling banyak dijatuhkan terhadap kasus narkotika.

Baca: Kejagung Angkat Topi Atas Vonis Mati Herry Wirawan

Berdasarkan dokumentasi Reprieve, sepanjang 2017-2021 terdapat 367 vonis pidana mati untuk semua tindak pidana. Sebanyak 279 vonis pidana mati di antaranya adalah kasus narkotika.

"Tingginya vonis pidana mati dalam kasus narkotika tidak menyurutkan peredaran gelap narkotika," ungkap dia.

Vonis pidana mati yang dijatuhkan kepada Herry yang diklaim sebagai efek jera sesungguhnya merupakan ilusi. Vonis mati terhadap Herry dinilai menghilangkan peran negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap ruang aman.

Afif menilai jaminan rasa aman terhadap korban semakin sulit. Afif menegaskan proses hukum dan perlindungan terhadap korban kekerasan dan pelecehan seksual masih dirasa sangat minim.

"Oleh karena itu vonis pidana terhadap Herry bukan jawaban terhadap kebutuhan korban dan seharusnya kasus ini merupakan notifikasi bagi pemerintah untuk lebih maksimal dalam merealisasikan perlindungan bagi korban, bukan dengan menjatuhkan vonis pidana mati," jelas dia.

LBH meminta Mahkamah Agung menguji kembali melalui upaya hukum untuk menolak tuntutan pidana mati Pengadilan Tinggi Bandung. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( RUU TPKS) tak bakal disahkan mengakomodasi pemenuhan jaminan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

"Serta berpihak terhadap korban dalam mendapatkan hak atas keadilan," ungkap dia.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id