Ma'ruf: Pemberantasan Korupsi Makin Intens

    Damar Iradat - 15 Maret 2019 20:43 WIB
    Ma'ruf: Pemberantasan Korupsi Makin Intens
    Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin. MI/Pius Erlangga.
    Jakarta: Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin angkat suara terkait penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pascakejadian itu, Presiden Joko Widodo dituding gagal memberantas korupsi.

    "Saya kira tidak nyambung itu, justru pemberantasan korupsi sekarang makin intens, berarti bukan dulu tidak ada korupsi, tapi dulu tidak terdeteksi, tidak terendus," kata Ma'ruf di Rumah Situbondo, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019.

    Baca: PPP Segera Tentukan Nasib Romahurmuziy

    Ma'ruf menilai pemberantasan korupsi di era Jokowi sudah terstruktur dengan baik. Apalagi, menurut dia, sistem pencegahan dan pemberantasannya sudah canggih dan serius. 

    Oleh karena itu, Ma'ruf menilai wajar jika banyak kepala daerah atau anggota dewan hingga pejabat yang tertangkap lembaga antirasuah itu. Hal ini justru menjadi bukti pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan baik.

    "Makanya selalu bisa ditangkap, sehingga ada kejadian korupsi, langsung ditangkap," tuturnya.

    Ketua Majelis Ulama Indonesia itu meminta masyarakat tak mengaitkan penangkapan Romi dengan kontestasi Pilpres 2019. Karena, dua hal itu tak berhubungan.

    "Itu saya kira masalah pribadi, tidak ada kaitannya dengan Pilpres, jangan sampai ini dikait-kait. itu pribadi tidak ada hubungannya sama pilpres," jelas Ma'ruf. 

    Romi dan empat orang lain ditangkap KPK di Jawa Timur. Kelimanya diduga kuat tengah melakukan praktik kotor di lingkungan Kementerian pimpinan Lukman Hakim Saifuddin tersebut.

    Dalam kasus ini, Romi diduga melakukan cawe-cawe terkait jabatan di Kemenag. Tak hanya di daerah, Romi juga disebut berperan mengatur jabatan di Kemenag pusat.

    Baca: Romi Tak Pernah Lapor Kekayaan Sejak 2010

    Selain menangkap kelimanya, tim KPK juga mengamankan sejumlah uang dengan pecahan seratus ribu rupiah. Uang itu diduga bagian suap atau fee atas pengaturan jabatan tersebut.

    Saat ini, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari Romi dan keempat orang tersebut. Detail ihwal kasus ini akan diumumkan pimpinan KPK dalam konferensi pers yang bakal digelar hari ini atau besok.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id