Komitmen Institusi Negara Memberantas Peredaran Barang Ilegal

    Kautsar Widya Prabowo - 30 April 2019 22:24 WIB
    Komitmen Institusi Negara Memberantas Peredaran Barang Ilegal
    Perwakilan berbagai institusi dan lembaga negara menunjukkan barang ilegal/Medcom.id/Kautsar Bobi
    Jakarta: Perairan wilayah Indonesia di Selat Malaka dan Selat Singapura rawan penyeludupan. Panglima Komando  Armada I  (Pangkormada I) Laksamana Muda Yudo Margono memastikan TNI, Polri, Badan Kemanan Laut, serta Dirjen Bea Cukai berkomitmen mencegah penyeludupan melalui penyediaan kapal perang, pangakalan, dan pos-pos yang tersebar sepanjang selat Malaka.

    "Dengan sinergitas kita dapatkan (penyeludupan) sehingga hasil yang siginifikan akan kita tingkatkan," ujar Yudo dalam konferensi pers penindakan barang ilegal di Kantor Dirjen Bea Cukai, Jakarta Timur, Selasa, 30 April 2019.

    Komitmen itu terlihat dari terungkapnya penyeludupan barang elektronik ilegal dengan total Rp61,68 miliar. Barang tersebut berbentuk telepon genggam, tablet, laptop, dan berbagai alat elektronik lainnya.

    Hal senada juga diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Mereka berkomitmen memutus rantai peredaran barang ilegal dan membantu mengurangi kerugian Indonesia akibat pihak-pihak tak bertanggung jawab yang enggan membayar pajak.

    "Wujud kebersamaan di tingkat nasional dan wilayah-wilayah, sinergitas yang tidak bisa dihargai oleh uang , tapi suatu bentuk sinergitas yang sangat mahal," ujar Argo.

    Baca: DJBC Gagalkan Penyelundupan Elektronik Ilegal Senilai Rp61,86 Miliar

    Plt. Sekretaris Utama Bakamla Laksamana Eko Jokowiyono menyampaikan daerah teritorial penjagaan Bakamla, Selat Malaka dan Kepulauan Riau, juga rawan penyeludupan barang-barang ilegal. Seluruh jajaran Bakamla dikerahkan.

    "Karena Bakamla ada di zona barat, zona tengah, zona timur bekerja sama dengan Bea Cukai menertibkan barang-barang yang masuk ke Indonesia," imbuh dia.

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggagalkan penyelundupan barang elektronik senilai Rp61,86 miliar. Produk elektronik ilegal yang berhasil disita DJBC terdiri dari telepon genggam, laptop, tablet, dan produk elektronik lainnya.

    Pada April 2019, DJBC telah menggagalkan upaya penyelundupan belasan ribu barang elektronik. Penangkapan dilakukan dalam dua kali penindakan yang dilakukan pada Sabtu 20 April pergudangan daerah Jakarta Barat dan Jumat 26 April di Kepulauan Riau.

    "Modus yang digunakan dalam kedua penyelundupan tersebut tergolong nekat dengan menggunakan kapal berkecepatan tinggi/High Speed Craft (HSC)," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta Timur, Selasa, 30 April 2019.

    Dari dua penindakan tersebut di atas, DJBC mengamankan satu orang tersangka dan saat ini masih dalam proses pengembangan yang akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka joint investigation untuk mengungkap rangkaian kasus termasuk layer-layer yang ada di dalamnya.

    Atas penyelundupan ini, pelaku akan dijerat dengan ketentuan hukum UU No. 10 Tahun 1996 j.o UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 103d j.o. pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar.



    (OJE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id