KPK Temukan Titik Terang Korupsi SKL BLBI

    Juven Martua Sitompul - 16 Mei 2019 04:50 WIB
    KPK Temukan Titik Terang Korupsi SKL BLBI
    Komisioner Komiis Pemberantas Korupsi (KPK) Laode M Syarif. MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menemukan titik terang dari pengusutan kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Skandal BLBI bakal diungkap terang dalam waktu dekat.

    "BLBI akan ada perkembangan yang terang," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019.

    Sayangnya, Syarif enggan berkomentar lebih jauh terkait pengembangan kasus korupsi BLBI. Termasuk, saat disinggung adanya tersangka baru dalam kasus megakorupsi tersebut.

    Yang jelas, kata Syarif KPK masih berkomitmen menyelesaikan kasus ini. "Ya saya enggak bisa sebut sekarang tapi mudah-mudahan BLBI akan kita selesaikan ya," pungkasnya.

    Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK fokus menuntaskan penyelidikan baru kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Apalagi, bukti keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus tersebut cukup kuat.

    Menurut ICW, bukti-bukti keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi BLBI ini sudah gamblang dibeberkan jaksa ataupun saksi pada persidangan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung. ICW yakin pelaku dalam praktik rasuah ini tidak berdiri sendiri.

    KPK tengah melakukan penyelidikan baru untuk menjerat pihak lain dalam kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi yang lebih dulu menjerat Syafruddin Arsyad Temenggung.

    Informasinya, KPK telah meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka. Namun, hingga saat ini, KPK belum mengumumkan tersangka baru megakorupsi tersebut.

    Dalam putusan Syafruddin, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut, Syafrudin terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait penerbitan SKL BLBI bersama-sama mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorojatun Kuntjoro Jakti dan pengendali saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

    Syafruddin divonis 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan. Syafruddin terbukti merugikan negara sekitar Rp4,58 triliun atas penerbitan SKL BLBIkepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004.

    (WHS)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id