Hakim Ultimatum Djoko Tjandra

    Kautsar Widya Prabowo - 06 Juli 2020 11:40 WIB
    Hakim Ultimatum Djoko Tjandra
    Sidang Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra di PN Jaksel. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
    Jakarta: Ketua Majelis Hakim peninjauan kembali (PK) Nazar Effendi mengultimatum buron kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra. Djoko mesti hadir dalam persidangan PK.

    "Ini kesempatan terakhir ya, kita tidak lagi menunggu-nunggu, (kalau) dua minggu yang tidak hadir lagi kapan selesainya. Sudah tiga kali diberikan kesempatan agar pemohon hadir," tegas Nazar di Ruang Sidang Utama PN Jaksel, Senin, 6 Juli 2020.

    Djoko dua kali mangkir dalam sidang PK. Dia mengaku masih sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit di Kuala Lumpur, Malaysia.

    Nazar menegaskan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012, pemohon PK wajib hadir di pengadilan. Kecuali, pemohon tengah menjalani proses hukum.

    "(Pemohon) harus hadir, karena tidak menjalani (proses hukum) di rumah tahanan," ujar Nazar.  

    Djoko kembali mangkir pada sidang Senin, 6 Juli 2020. Kuasa hukum Djoko meminta persidangan diundur dua minggu untuk masa pemulihan Djoko.

    (Baca: Wajah Terbaru Djoko Tjandra)

    Nazar memberikan keringanan dengan menjadwalkan sidang ulang dua minggu ke depan. Sidang kembali digelar pada Senin,20 Juli 2020.  

    Djoko mendaftar PK atas kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Sidang perdana berlangsung Senin, 29 Juni 2020.

    Djoko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Kejaksaan pernah menahan Djoko pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Tapi, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.

    Kejaksaan mengajukan PK terhadap kasus Djoko ke Mahkamah Agung pada Oktober 2008. Majelis hakim memvonis Djoko dua tahun penjara dan harus membayar Rp15 juta. Uang milik Djoko di Bank Bali Rp546,166 miliar dirampas negara. Imigrasi juga mencegah Djoko.

    Djoko kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan kemudian menetapkan Djoko sebagai buronan.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id