Iktikad Pendiri Solusi Penuntasan Kasus Indosurya

    Antara - 27 Juni 2020 18:52 WIB
    Iktikad Pendiri Solusi Penuntasan Kasus Indosurya
    Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
    Jakarta: Iktikad pendiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta, Henry Surya, untuk menyelesaikan persoalan ganti rugi disebut bisa menjadi solusi menyelesaikan kasus gagal bayar dana nasabah. Apalagi diperkuat dengan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak permohonan gugatan nasabah terhadap Hendry.

    Peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, melihat kedua hal itu merupakan bukti tidak ada penyelewenangan dana anggota atau nasabah ke pribadi yang bersangkutan.

    "Kalau ada iktikad baik pemilik, itu bagus karena mau ada penyelesaian. Tidak banyak loh kasus koperasi yang berakhir karena pemiliknya bersedia untuk mengganti. Yang banyak itu kabur biasanya," kata Eko, Sabtu, 27 Juni 2020.

    Berkaca pada kasus ini, Eko melihat peran pemerintah kurang maksimal mengawasi koperasi yang jumlahnya amat banyak. Padahal, kata Eko, koperasi itu sejatinya sama seperti perbankan, yakni mengelola dana nasabah.

    "Jaminan pendiri seperti dalam persoalan Indosurya adalah fenomena berbeda dengan kasus koperasi lainnya," kata dia.

    Menurutnya, harus ada solusi bersama (win win solution) karena koperasi itu pada dasarnya adalah milik anggota. "Maka, sudah tepat jika ada iktikad baik dari pemegang saham atau pengendali saham utama untuk menyelesaikan suatu masalah secara damai."

    Sebelumnya, Henry Surya membantah tudingan bahwa ia mengemplang dana simpanan nasabah koperasi untuk keperluan pribadi. Tudingan tersebut, kata dia, bukan hanya menjatuhkan kredibilitasnya, tetapi juga keluarga. 

    Ia menduga isu tersebut diembuskan sejumlah pihak ke Indosurya yang seakan disengaja untuk merusak citra grup Indosurya. "Kok orang jahat banget. Orang tua saya sudah lama berbisnis di sektor keuangan dan properti," kata dia, awal pekan ini.

    Baca: Kuasa Hukum Bantah Pendiri KSP Indosurya Berupaya Kabur

    Kuasa hukum Henry Surya, Hendra Widjaya, menyatakan penolakan permohonan PKPU oleh majelis hakim, menjadi bukti tidak adanya uang yang masuk ke rekening pribadi Henry.

    "Artinya, uang masuk ke rekening koperasi Indosurya. Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan menyetorkan uang ke rekening termohon PKPU," katanya.

    Selain itu, Hendra menegaskan Koperasi Indosurya memiliki izin sehingga tidak bisa dikatakan abal-abal. Izinnya terdaftar di Kementerian Koperasi dengan Nomor 430/BH/XII.1/1.829.31/11/2012. Kemudian, lanjut dia, pendiri dan mantan ketua Pengurus KSP Indosurya memiliki ekonomi kuat dan latar belakang puluhan tahun usaha yang baik. 

    "Nah, mayoritas (anggota) mendukung perdamaian kasus ini. Klien kami jelas mempunyai iktikad baik kepada seluruh anggota KSP Indosurya. Bayangkan jika pailit, semua anggota akan banyak dirugikan. Uang tidak akan balik. Semua tidak dapat apa-apa. Jadi, mari kita dukung PKPU damai," kata dia.

    Pekan ini, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk kedua kalinya menolak gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan Etty Sutjisari (pemohon) kepada Henry Surya (termohon) yang juga mantan Ketua KSP Indosurya Cipta. 

    Di persidangan yang berlangsung Rabu, 25 Juni, majelis hakim yang terdiri atas Robert, Made Sukereni, dan Desbenneri Sinaga memutuskan menolak pemohonan gugatan terhadap Henry Surya dalam perkara 130/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

    Terkait pengelolaan koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) berencana mengelompokkan koperasi simpan pinjam (KSP) berdasarkan modal intinya. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pengawasan serta pembinaan ratusan KPS yang ada di Indonesia.

    "Kami usulkan seperti perbankan. Jadi, ada koperasi yang masuk buku I, buku II, buku III dan buku IV. Bergantung besar kecilnya koperasi," ujar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menenang Teten Masduki dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Kamis, 26 Juni.

    Teten mengakui kementeriannya memang lemah dalam hal pengawasan lantaran kapasitas serta jumlah sumber daya manusia (SDM) maupun kantor cabang di berbagai daerah belum memadai. Perbaikan ke depan, termasuk pengelompokan koperasi berdasar modalnya, akan dilakukan.




    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id