KPK Sambut Baik Masyarakat Bantu Cari Nurhadi

    Fachri Audhia Hafiez - 17 Februari 2020 12:09 WIB
    KPK Sambut Baik Masyarakat Bantu Cari Nurhadi
    Ilustrasi KPK
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik bantuan masyarakat mencari keberadaan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Tersangka kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA itu masuk daftar pencarian orang (DPO)

    "Bagi kami hal yang positif sebagai penggugah masyarakat berpartisipasi dalam pencarian untuk diproses hukum," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Senin, 17 Februari 2020.

    Ghufron menilai sayembara yang diadakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) itu memberikan kesempatan kepada masyarakat ambil bagian dalam upaya penegakan hukum bagi terduga koruptor. Ia yakin keterlibatan masyarakat mampu mempercepat penemuan buronan Lembaga Antirasuah itu.

    "Kalau ada pihak yang menyembunyikan kepada mereka, kami juga akan ambil langkah hukum," tegas Ghufron.

    KPK Sambut Baik Masyarakat Bantu Cari Nurhadi
    Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Foto: MI/Rommy Pujianto 

    Ghufron menyebut keterlibatan masyarakat diperlukan dengan segala keterbatasan yang dimiliki KPK. Apalagi, kata dia, KPK sangat terbatas sumber daya manusia dan jaringannya. 

    MAKI mengadakan sayembara berhadiah ponsel bagi warga yang melaporkan keberadaan Nurhadi. Ini kali kedua MAKI mengadakan sayembara. Sebelumnya, MAKI menawarkan Rp10 juta bagi warga yang mengetahui keberadaan Setya Novanto saat kabur dalam penyidikan kasus korupsi KTP-el. 

    Nurhadi masuk DPO bersama dua tersangka lain, menantu Nurhadi, Rezky Herbiono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.

    Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.

    Nurhadi juga diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga Permohonan Perwalian.





    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id